Sistem Politik Amerika Serikat: Apa Bedanya DPR dan Senat?

Rabu, 7 November 2018 20:00 WIB

Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menguasai majelis House of Representatives atau DPR Amerika Serikat dalam pemilihan sela AS pada 6 November, meskipun Partai Republik masih menguasai Senat AS.

Dalam sistem pemerintahan AS, DPR adalah bagian dari Kongres AS. Kongres AS dibagi menjadi dua faksi, yakni Dewan Perwakilan dan Senat.

Baca: Amerika Serikat Selenggarakan Pemilu Sela 2018

Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari 435 anggota dari distrik-distrik dalam sebuah negara bagian, mewakili para calon terpilih untuk masa jabatan dua tahun di bagian legislatif Kongres AS.

DPR akan meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk diratifikasi.

Advertising
Advertising

Rapat Kongres AS di Capitol Hill.[washington.org]

Sementara Senat terdiri dari 100 anggota, berjumlah dua untuk setiap negara bagian AS, memilih senator untuk masa jabatan enam tahun untuk membuat undang-undang federal AS.

Baik DPR dan Senat akan bersama-sama membentuk Kongres. Kongres dibentuk gabungan anggota DPR berjumlah 435 dan Senat berjumlah 100 orang, sehingga kongres berjumlah 535 anggota. Istilah Kongres AS diperuntukan baik untuk anggota dari DPR maupun Senat.

"DPR lebih besar dan lebih khusus. Ini adalah pintu masuk ke Kongres," tutur pakar politik AS, Dr Evan Lawrence, dilaporkan dari inews.co.uk, 7 November 2018.

"Orang-orang yang bukan politisi akan masuk ke DPR. Senat jauh lebih profesional. Senat terdiri dari politikus. DPR dipilih setiap dua tahun sekali, sementara Senat dipilih setiap enam tahun sekali," tambah Lawrence.

Baca: Facebook Hapus 115 Akun Mencurigakan Sebelum Pemilu Sela AS

Dilansir dari Express.co.uk, dalam sistem politik AS, pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang presiden dan kabinetnya (eksekutif), Kongres AS (badan legislatif) dan pengadilan (peradilan).

Pemisahan kekuasaan dirancang untuk menyediakan sistem checks and balances yang mencegah individu atau kelompok mana pun mendapatkan kontrol terlalu banyak.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dikelilingi oleh para pimpinan Kongres, menandatangani proklamasi untuk memperingati inaugurasi, berjudul "National Day of Hope and Resolve", di Capitol Hill, Washington, Amerika Serikat, Senin (21/1), menyusul upacara pengambilan sumpah dalam Inaugurasi Kepresidenan ke-57. AP/Jonathan Ernst, Pool

Seperti Parlemen Inggris, Kongres AS memutuskan dan membuat undang-undang yang mengatur Amerika Serikat. Kongres juga memiliki kekuatan untuk mendakwa presiden dan memakzulkan presiden.

Kongres AS terdiri atas majelis tinggi, yang dikenal sebagai Senat, dan majelis rendah yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua majelis tersebut bermarkas di Capitol Hill di Washington DC.

Adapun peran utama Senat adalah menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disetujui oleh Senat, Presiden kemudian meloloskan undang-undang apa pun, meskipun Kongres dapat meloloskan undang-undang jika ada dua pertiga mayoritas.

Masa jabatan Senat adalah enam tahun, tetapi tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batasan periode untuk Senat.

Baca: Dua Perempuan Muslim Ikut Pemilu Sela AS untuk Pertama Kali

Sementara Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, dengan tambahan enam Perwakilan yang tidak memilih. DPR memiliki wewenang eksklusif untuk menyusun undang-undang anggaran, dan untuk mendakwa pejabat Amerika Serikat yang kemudian diadili di Senat.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

7 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

9 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

1 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

4 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya