Hasil Referendum, Kaledonia Baru Tetap Bersama Prancis
Reporter
Tempo.co
Editor
Suci Sekarwati
Senin, 5 November 2018 12:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Referendum Kaledonia Baru yang dilakukan pada Minggu,4 November 2018, menghasilkan keputusan bahwa masyarakat menentang kemerdekaan wilayah itu dari Prancis.
Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, sebanyak 56,8 persen suara menolak Kaledonia Baru lepas dari Prancis. Tingkat partisipasi masyarakat Kaledonia Baru dalam referendum ini hanya 80 persen.
Baca: Referendum Kaledonia Baru, Bertahan atau Lepas dari Prancis
Kaledonia Baru adalah sebuah wilayah kepulauan di Selatan Pasifik. Wilayah ini menunggu sangat lama hingga dilaksanakannya referendum karena terhalang proses dekolonisasi selama 30 tahun.
“Kaledonia Baru telah memilih untuk tetap bersama Prancis. Ini adalah sebuah suara yang penuh percaya diri untuk tetap di Republik Prancis, masa depan dan nilai-nilainya,” kata Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam pidatonya yang disiarkan oleh stasiun televise di Prancis.
Baca: Wali Kota London Desak Inggris Gelar Referendum Ulang Brexit
Referendum pada Minggu, 4 November 2018, adalah proses pemungutan suara terbaru yang pernah dilakukan di teritorial Prancis sejak Djibouti, sebuah negara di tanduk Afrika melakukan referendum untuk melepaskan diri dari Prancis pada 1977.
Dalam referendum Kaledonia Baru, masyarakat diminta menjawab pertanyaan ‘apakah Anda ingin mendapat kedaulatan penuh dan merdeka?’.
Presiden Macron menyadari ada pihak-pihak yang kecewa dengan hasil referendum ini. Namun pihaknya menjanjikan akan memberikan kebebasan, kesamaan dan persaudaraan bagi siapa pun.
“Satu-satunya pecundang adalah godaan untuk melakukan hinaan, perpecahan, kekerasan dan menyebarkan ketakutan. Kemenangan adalah proses menuju perdamaian dan semangat untuk melakukan dialog,” kata Macron, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 5 November 2018.
Suku Kanaks di Kaledonia Baru sangat ingin wilayah itu merdeka dari Prancis, tetapi warga yang menetap di Kaledonia Baru turun-temurun sejak wilayah itu dalam penjajahan Prancis ingin agar Kaledonia Baru tetap bersama Prancis.
