TEMPO.CO, Xinjiang – Pemerintah Cina dituding mulai menyebar warga Muslim Uighur yang ditahan ke berbagai kamp penahanan di berbagai wilayah negara itu. Kabar ini muncul di tengah penghentian tanpa batas layanan kereta ke Provinsi Xinjiang, Cina.

Baca:

“Pemerintah Cina sepertinya berusaha membuat sulit untuk melacak apa yang terjadi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan warga minoritas Muslim lainnya, yang secara faktual hilang dari keluarganya dan dibawa ke dalam pengawasan pemerintah,” kata James Leibold, spesialis mengenai Cina di La Trobe University seperti dilansir ABC pada Rabu, 10 Oktober 2018.

Menurut Leibold, kecaman global telah membuat rezim di Beijing merasa malu. Namun, pada saat yang sama, pemerintah Cina mencoba mengabaikan desakan dari kelompok-kelompok HAM independen agar mereka diizinkan melakukan monitoring langsung ke Xinjiang.

Baca:

“Ini memicu munculnya spekulasi Beijing mencoba menyebar program pendidikan politik massal agar tidak terpantau oleh dunia internasional,” begitu dilansir media ABC pada Rabu, 10 Oktober 2018.

Pemerintah Cina mendapat tekanan dari berbagai institusi pelindung HAM seperti Human Right Watch dan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini terkait program indoktrinasi politik yang dilakukannya di Xinjiang, yang mayoritas warganya Muslim.

Menurut media ABC, ada sekitar 2 juta warga Xinjiang termasuk satu juta warga Muslim Uighur, telah ditahan di berbagai kamp pendidikan politik di daerah itu.

Baca:

Kaum pria etnis Uighurs. globetribune.info

Kelompok pembela HAM menuding otoritas Cina sengaja memaksa warga Uighur dan warga Xinjiang lainnya menjalani berbagai pendidikan politik ala Partai Komunis Cina.

Menurut ABC, warga Xinjiang yang dipaksa menjalani indoktrinasi politik ini telah disebar ke berbagai daerah lain yang dekat seperti Provinsi Gansu dan yang letaknya jauh seperti Heilongjiang, yang letaknya ribuan kilometer.

“Ini memunculkan spekulasi Cina menggunakan berbagai taktik untuk mengontrol secara ketat populasi Muslim seperti juga mengontrol informasi mengenai pelanggaran HAM di sana,” begitu dilansir ABC.

Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. Getty Images

Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, seperti dilansir Reuters, mendesak pemerintah Cina untuk mengizinkan tim monitor PBB memasuki Xinjiang. Ini terkait adanya tudingan yang sangat mengkhawatirkan soal program penerapan kamp indoktrinasi politik terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang.

Baca:

Bachelet mengatakan ini dalam pidato perdana sebagai Kepala Badan HAM PBB pada Senin, 10 September 2018 di Jenewa. Permintaan Bachelet ini, yang pernah menjabat sebagai Presiden Chile sebelumnya, terkait laporan dari lembaga advokasi HAM Human Rights Watch. Pengurus HRW melaporkan etnis muslim minoritas Uighur mengalami kamp penahanan semena-mena di Xinjiang, yang dibuat pemerintah Cina.