TEMPO.CO, Beijing - Lebih dari satu juta pejabat Partai Komunis Cina dikirim untuk tinggal bersama keluarga muslim Uighur di Xinjiang.
Para pejabat Cina itu diyakini akan mendoktrin keluarga muslim Uighur dengan ide-ide komunis dan semangat nasionalisme.
Proyek yang dinamakan Home Stays itu diungkap aktivis Human Rights Watch pada Minggu, 13 Mei 2018. Disebutkan proyek itu menargetkan rumah petani di Xinjiang selatan. Di wilayah itu sebelumnya pemerintah gencar melakukan kampanye anti terorisme, separatisme dan ekstremisme agama.
Baca: Cina Uji Coba Alat Pengenal Wajah Muslim Uighur, Untuk Apa?
Pernyataan pemerintah dan laporan media negara Cina menunjukkan keluarga muslim Uighur diminta untuk memberikan informasi rinci terkait kehidupan pribadi dan pandangan politiknya kepada pejabat Partai Komunis.
Mereka juga harus tunduk pada pendidikan politik dari pejabat yang tinggal di rumah mereka. Para pejabat akan tinggal di rumah warga etnis Uighur setiap 1 minggu per bulannya di beberapa lokasi.
Baca: Cina Bersiap Ambil Sampel DNA Etnis Uighur Muslim
Human Rights Watch menyoroti dan mengutuk program pemerintah Cina itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap privasi dan hak budaya dari 11 juta etnis minoritas di Xinjiang.
"Ini adalah program indoktrinasi dan asimilasi politik yang dipaksakan. Ini menakutkan dan menyimpang," kata Maya Wang, peneliti senior Cina di Human Rights Watch dan penulis laporan itu, seperti dilansir CNN pada 14 Mei 2018.
Program Home Stays berevolusi dari upaya pemerintah yang dimulai pada 2014 untuk meminta pejabat secara teratur mengunjungi dan memantau etnis Uighur di Xinjiang. Saat itu pejabat yang bertugas untuk memantau berjumlah 110.000, kini menjadi lebih dari satu juta orang.
Media pemerintah melaporkan para pejabat ini, yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis Han yang mendominasi Cina, mengajar keluarga minoritas untuk berbicara Mandarin, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengorganisir upacara pengibaran bendera nasional setiap minggu.
Pejabat harus memeriksa rumah tempat mereka tinggal untuk memastikan bebas dari elemen ataupun logo agama.
Selain inisiatif Home Stay dan kamp pendidikan politik, pemerintah Komunis Cina juga menempatkan kamera pengawas di mana-mana, instalasi pelacak GPS wajib di mobil dan pengambilan sampel DNA untuk semua penduduk berusia 12 hingga 65 tahun.
Ketegangan meningkat di Xinjiang, daerah yang kaya sumber daya yang telah lama dihuni oleh etnis Uighur berbahasa Turki dan Muslim lainnya. Ini menyusul serentetan serangan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang Cina menyalahkan insiden pada separatis Muslim Uighur yang berusaha mendirikan negara merdeka.
