Protes Sanksi Atas Militer, Pemerintah Cina Panggil Dubes Amerika

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Minggu, 23 September 2018 13:31 WIB

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Cina memanggil duta besar Amerika Serikat dan atase pertahanan untuk menyampaikan protes keras terhadap sanksi ekonomi yang jatuhkan Washington terkait pembelian jet tempur dan rudal dari Rusia.

Baca:

Rusia: Sanksi AS ke Militer Cina Bentuk Persaingan Tak Sehat

Advertising
Advertising

Cina juga memanggil pulang komandan Angkatan Laut, yang sedang berkunjung ke AS, sebagai bentuk protes keras.

Kementerian Pertahanan Cina mengatakan AS tidak berhak campur tangan dalam kerja sama militer Cina dengan Rusia.

“Kami menuntut AS segera memperbaiki kesalahan dan mencabut apa yang disebut sanksi. Jika tidak AS akan menanggung konsekuensinya,” begitu pernyataan kementerian Pertahanan Cina seperti dilansir AP News, Minggu, 23 September 2018.

Baca:

Beli Senjata Rusia, Cina Desak Amerika Cabut Sanksi Atas Militer

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan telah memanggil Duta Besar AS di Cina, Terry Branstad. Wakil Kepala Komisi Militer Pusat untuk Kerja Sama Militer Internasional, Huan Xueping, juga telah memanggil atase militer pertahanan AS pada Sabtu malam.

Huan mengatakan Cina akan segera memanggil pulang Komandan Angkatan Laut, Shen Jinlong, yang saat ini berada di AS untuk menghadiri simposium. “Militer Cina memiliki hak untuk mengambil tindakan balasan lebih lanjut,” kata Huang seperti dilansir Xinhua News dan dikutip AP News.

Baca:

Beli 5 Senjata Moderen Rusia, Militer Cina Kena Sanksi Amerika

AS memberikan sanksi berupa pelarangan visa untuk Departeman Pengembangan Peralatan Cina dan direkturnya Li Shangfu. Sanksi itu itu juga melarang Cina melakukan transaksi dengan sistem keuangan AS, dan memblokir semua properti yang berada dalam yurisdiksi AS.

F-22 Raptor adalah pesawat tempur paling canggih di dunia saat ini. Rusia dan Cina mengembangkan jet tempur siluman untuk menyaingi F-22 Raptor. Rusia menciptakan Su-57 yang telah menyelesaikan uji cobanya, sedangkan Cina telah mengoperasikan J-20 Chengdu bahkan mengirimnya ke Laut Cina Selatan. lockheedmartin.com

Washington mengatakan pembelian senjatan oleh China dari Rosoboronexport, yang merupakan eksportir senjata terbesar Rusia, melanggar sebuah UU 2017. UU itu dibuat untuk menghukum pemerintahan pimpinan Presiden Vladimir Putin karena terlibat intervensi terhadap pemilu AS dan aktivitas lainnya.

Baca:

Beli Senjata ke Rusia, Militer Cina Kena Sanksi Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Kepala Departemen Pengembangan Peralatan Militer Cina, Li Shangfu, melakukan transaksi signifikan seperti membeli pesawat tempur Su-35 pada 2017 dan peralatan sistem terkait sistem rudal anti-serangan udara S-400 pada tahun ini.

“Sanksi ini diberlakukan untuk lebih menimbulkan biaya pada pemerintah Rusia sebagai respon atas kegiatan jahatnya. AS akan terus mendesak semua negara untuk membatasi hubungan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia, yang keduanya terkait dengan kegiatan jahat di seluruh dunia,” begitu pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dilansir Sputnik News mengatakan sanksi AS ini tidak adil dan merugikan Rusia sebagai salah satu eksportir senjata.

AP NEWS | SPUTNIK NEWS | AQIB SOFWANDI

Berita terkait

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

7 menit lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

53 menit lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

4 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

6 jam lalu

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

Keputusan penyelenggara Eurovision diambil meskipun ketegangan meningkat seputar partisipasi Israel

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

7 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

1 hari lalu

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

Gedung Putih menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

1 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya