TEMPO.CO, Beijing – Pemerintah Cina kemungkinan bakal membatalkan rencana mengirim juru runding perdagangan ke Washington, Amerika Serikat, pasca pengumuman tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk barang senilai US$200 miliar atau sekitar Rp3000 triliun dari negara itu.

Baca:

Trump Geber Perang Dagang Vs Cina, Incar Impor Rp 3.000 Triliun

Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Berikutnya untuk Cina

Media setempat, SCMP, melansir pemerintah Cina mengkaji ulang rencana untuk mengirim delegasi juru runding yang bakal dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Liu He.

“Jika wakil PM jadi berangkat ke AS, kita bisa menyimpulkan dia memiliki tawaran soal dagang ke AS. Tapi pada titik ini, saya pikir kemungkinan itu rendah,” kata seorang pejabat Cina, yang enggan disebut identitasnya seperti dilansir SCMP pada Selasa, 18 September 2018.

Baca:

Trump Tuding Cina Hambat Soal Korea Utara, Beijing Berang

Liu He dikabarkan bakal menggelar pertemuan internal di Beijing pada Selasa ini untuk merumuskan sikap resmi pemerintah Cina menanggapi pengenaan tarif impor baru oleh pemerintahan Trump, yang akan berlaku pada Senin pekan depan.

Sebelumnya, kementerian Luar Negeri dan kementerian Perdagangan Cina mengatakan telah mendapatkan undangan dari Menteri Perdagangan AS, Steve Mnuchin, dan menyambut baik undangan ini.

CNN melansir penasehat perdagangan AS, Larry Kudlow, mengaku Trump merasa kurang puas dengan hasil pembicaraan dagang dengan Cina selama ini.

Baca:

Perang Dagang Amerika Vs Cina Bakal Berlanjut, Dolar Menguat

“Cina memiliki banyak kesempatan untuk menanggapi keluhan kami secara penuh. Sekali lagi saya mendesak pemimpin Cina untuk mengambil tindakan cepat mengakhiri praktek dagang mereka yang tidak adil,” kata Trump dalam pernyataan yang dirilis pada Senin malam, 17 September 2018, waktu setempat seperti dilansir CNN.

Baca:

Lawan Sanksi Amerika, Rusia Percepat Tinggalkan Dolar

Jika tarif baru ini jadi kenakan, maka total impor dari Cina yang terkena kenaikan tarif mencapai US$250 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun. Para pebisnis AS termasuk Kamar Dagang AS mengkritik kebijakan Trump ini dengan menyebutnya pemerintah AS mengabaikan peringatan berulang kali dari masyarakat dan pebisnis.