TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencabut kembali visa untuk keluarga duta besar Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, Ahad 16 September 2018. Pencabutan visa ini kian memperburuk hubungan antara pemerintahan Trump dengan kepemimpinan Palestina," tulis kantor berita Reuters.

Duta Besar Husam Zomlot yang juga Kepala Delegasi Umum PLO di Amerika Serikat mengatakan, keluarganya termasuk dua anaknya yang masih kecil terpaksa harus meninggalkan Amerika Serikat setelah visanya tidak bisa diperpanjang bersamaan dengan penutupan kantor PLO.

Baca: Palestina Kutuk Amerika Serikat Menutup Kantor PLO

Warga Palestina berdiri memegang paspor mereka di balik perbatasan Rafah, saat mencoba memasuki wilayah Mesir di Jalur Gaza Selatan, 10 Juli 2014. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

"Visa mereka sebenarnya habis pada 2020," Middle East Monitor melaporkan, Senin 17 September 2018.

Senin pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan menutup kantor perwakilan PLO di Washington DC. Namun Kementerian tidak memberikan jawaban ketika ditanya wartawan alasan penutupan tersebut.

Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutuif PLO, mengritik keputusan pemerintahan Trump atas penutupan kantor PLO di Washington DC. "Sebagaimana diumumkan pekan lalu, AS akan menutup kantor kami di Washington DC. Keputusan tersebut bentuk kedengkian pemerintahan Trump," kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan.Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]

Sementara itu ketika ditemui wartawan untuk sebuah wawancara, Zomlot mengatakan, dua karyawan kedutaan bertemu dengan staf Kementerian Luar Negeri pekan lalu sesuai dengan permintaan pemerintah AS.

Baca: Tolak Berunding dengan Israel, Amerika Serikat Tutup Kantor PLO

"Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri menyampaikan informasi kepada kedua rekan kami mengenai penutupan kantor PLO. Mereka juga mengatakan visa istri dan kedua anak saya tidak berlaku setelah penutupan kantor perwakilan PLO. Jika kami ingin tetap tinggal di AS, kami diminta mengubah status keimigrasian," kata Zomlot. "Ini bertentangan dengan norma diplomatik. Anak-anak, istri dan keluarga tidak ada hubungannya dengan politik."

Bulan lalu, Amerika Serikat menghentikan seluruh bantuan keuangan untuk pengungsi Palestina melalui lembaga PBB, UNMRA.