Aung San Suu Kyi Tidak Akan Hadiri Sidang Umum PBB
Reporter
Tempo.co
Editor
Suci Sekarwati
Rabu, 12 September 2018 20:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak akan menghadiri sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada pekan depan. Keputusan itu diambil di tengah-tengah seruan agar anggota militer Myanmar yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan terhadap etnis minoritas Rohingya, dibawa ke pengadilan.
Dikutip Reuters pada Rabu, 12 September 2018, media ternama di Myanmar, 7Day Daily, melaporkan berdasarkan sumber di Kementerian Luar Negeri Myanmar bahwa Suu Kyi tidak akan menghadiri sesi sidang umum PBB. Sebaliknya, dia akan mengutus dua menteri senior, yakni Kyaw Tint Swe dan Kyaw Tin, untuk menghadiri pertemuan itu. Kedua menteri itu juga akan menjelaskan perkembangan proses repatriasi dan kerja sama Myanmar dengan organisasi internasional.
Saat Reuters mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Kabinet Myanmar, Myint Thu dan Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, keduanya menolak memberikan komentar.
Baca : Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya
Baca: Museum Holocaust AS Batalkan Award untuk Aung San Suu Kyi
Suu Kyi saat ini telah membatasi aktivitas kunjungannya ke luar negeri menyusul seruan agar anggota militer Myanmar yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan terhadap etnis Rohingnya di proses secara hukum. Pada Agustus 2017, sekitar 700 ribu penduduk etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari kebrutalan pasukan militer Myanmar. Tindak kekerasan itu untuk merespon serangan militan Rohingya yang menyerang sejumlah fasilitas militer Myanmar.
Ini bukan kali pertama Suu Kyi absen dari sidang umum PBB. Pada 2017, dia juga melewatkan pertemuan akbar anggota PBB ini yang dilakukan tak lama setelah meletupnya aksi kekerasan terhadap ratusan ribu suku Rohingya. Pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap suku minoritas Rohingya dan berjanji akan menerima mereka yang kembali ke Myanmar.
Kendati demikian, komunitas internasional tak berhenti menekan pemerintahan Suu Kyi. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar diprediksi akan menjadi tema besar diskusi dalam sidang umum PBB 2018.
