TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengamat politik Malaysia, Bridget Welsh, dari John Cabot University, mengkritik sikap pemerintah terhadap isu sabotase pesawat jet yang akan ditumpangi Mahathir Mohamad, yang merupakan bekas Perdana Menteri dan kembali maju sebagai calon PM pada pemilu 9 Mei 2018.

Pemerintah Malaysia lewat polisi akan memeriksa Mahathir dengan menggunakan undang-undang anti-berita bohong, yang baru disahkan sekitar sebulan lalu dan dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan karena dianggap menghambat kebebasan berekspresi publik.

Baca: Survei Pemilu Prediksi Najib Bakal Menang Lawan Mahathir

“Respon terhadap isu pesawat itu merupakan bentuk reaksi berlebihan oleh Najib. Itu hanya akan menjadi senjata makan tuan dan menimbulkan banyak simpati kepada kepada Mahathir,” kata Bridget Welsh kepada Tempo lewat email, Kamis, 3 Mei 2018.

(kiri) Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, dan (kanan) pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Dr Mahathir Mohamad. The Star

Baca: Terkena Sabotase, Mahathir Selamat Tiba di Langkawi Malaysia

Najib yang dimaksud adalah PM Najib Razak, yang memimpin koalisi 13 partai dalam Barisan Nasional dalam pemilu ini. Najib berhadapan dengan Mahathir, yang menjadi tokoh kandidat PM dari barisan oposisi lewat koalisi Pakatan Harapan.

Pengamat mengatakan pemilu 2018 ini menjadi pertarungan politik yang paling keras bagi Najib, yang berusaha mempertahankan kekuasannya, karena terjadi kenaikan harga kebutuhan dasar publik akibat kebijakan goods and services tax (GST) oleh Najib.

Pengamat politik Bridget Welsh dari John Cabot University, Roma, Italia. John Cabot Edu

Masalah lainnya, Najib terkena skandal dugaan korupsi uang publik yang disebut sebagai skandal 1MDB atau 1 Malaysia Development Berhad. Ini merupakan sebuah perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia. Dugaan korupsi ini melibatkan uang publik sebanyak miliaran dolar atau puluhan triliun.

“Rakyat ingin perubahan karena naiknya biaya hidup. GST membuat hidup menjadi lebih sulit. Tidak ada lagi subsidi,” kata Awang Azman, pengamat politik Malaysia, kepada Tempo.

Mahathir berjanji, lewat koalisi Pakatan Harapan, untuk menghapus GST dan menurunkan biaya hidup bagi publik.