Survei Pemilu Prediksi Najib Bakal Menang Lawan Mahathir

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Malaysia Najib Razak. AP/Vincent Thian

    PM Malaysia Najib Razak. AP/Vincent Thian

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Sebuah hasil survei mengenai pemilu Malaysia mengatakan Najib Razak masih berpeluang menjadi Perdana Menteri untuk periode lima tahun mendatang.

    Survei yang digelar lembaga survei Merdeka Center ini memasangkan Najib Razak dengan kompetitornya bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang telah keluar dari Partai Umno dan membentuk Partai Pribumi Bersatu Malaysia sebagai oposisi.

    “Jika pemilu digelar kemarin, BN masih bisa bertahan,” kata Ibrahim Suffian, direktur Merdeka Center, dalam presentasi yang dipublikasikan secara streaming lewat Facebook, dilansir Reuters, Rabu, 2 Mei 2018.

    Baca: Eksklusif -- Pengamat Minta Najib Razak Buka Audit Skandal 1MDB

    BN telah berkuasa sejak 1957 namun semakin mendapatkan perlawan dari partai-partai oposisi.

    Mahathir Dituduh Nodai Nama Baik Jaksa Agung

    “Najib menghadapi pemilu paling keras pada saat dia menghadapi kemarahan publik akibat naiknya biaya hiudp dan skandal keuangan di sebuah perusahaan negara (1MDB),” begitu dilansir Reuters.

    Baca: Eksklusif -- Pengamat Bridget Welsh: Najib Razak Tidak Populer

    Namun koalisi Pakatan Harapan, yang didukung Mahathir, diperkirakan bakal memenangi suara populer pemilih yaitu sekitar 43,7 persen per 1 Mei 2018.

    Menurut Ibrahim Suffian, direktur Merdeka Center, angka ini naik dari sekitar 42 persen pada tiga pekan sebelumnya.

    Sedangkan koalisi Barisan Nasional, yang dimotori Partai Umno pimpinan Najib Razak, diperkirakan bakal meraup sekitar 40,3 persen suara. Ini turun dari sebelumnya 40,8 persen pada 9 April 2018.

    Survei ini digelar di kawasan Malaysia bagian barat, yang memiliki 75 persen kursi parlemen. Ini berarti data dari negara bagian Sabah dan Sarawak tidak termasuk dalam survei ini.

    Menurut pengamat Awang Azman kepada Tempo, para calon pemilih mengkritik dua hal kontroversial mengenai pemerintahan Najib Razak yaitu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari karena penerapan goods and services tax dan skandal keuangan 1MDB. "Isu kebutuhan sehari-hari masih menjadi isu yang utama," kata Awang kepada Tempo beberapa waktu lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.