Eksklusif - Wawancara Wan Azizah: Dr Mahathir Berpengalaman

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia melarang sementara Partai Pribumi Bersatu Malaysia besutan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kabar mengejutkan itu datang sebulan sebelum pelaksanaan pencoblosan untuk pemilihan umum ke 14 Malaysia.  

Pemerintah Malaysia beralasan ada dokumentasi dan informasi yang belum diserahkan pengurus partai besutan bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, atau biasa disapa Dr. M.

Baca: Eksklusif - Wan Azizah Ungkap Rahasia Mahathir Maju dari Langkawi

Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, menuding keputusan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak itu sengaja untuk melemahkan kekuatan oposisi. Pada pemilu yang akan berlangsung 9 Mei 2018 ini, PKR dan PPBM menjalin koalisi bersama tiga partai lainnya.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Mohamad bertemu dengan pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, 5 September 2016. Facebook.com/PKR

“Kini PH kelihatan lebih kompak dan utuh dan mampu mengalahkan Partai Umno dan aliansi Barisan Nasional (BN),” kata Wan Azizah, 65 tahun, bersemangat kepada Tempo lewat WhatsApp, Rabu, 18 April 2018.

Baca: Toko Roti Bangkrut, Mahathir Mohamad Salahkan PM Najib Razak

Wan Azizah merupakan istri bekas Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, 70 tahun, yang diberhentikan dari jabatannya oleh PM Mahathir Mohamad, 92 tahun, pada 1998 dengan tuduhan korupsi dan sodomi. Anwar menyatakan dirinya tidak bersalah namun pengadilan memvonisnya dengan hukuman penjara, yang masih dijalani saat ini.

Koalisi Barisan Nasional terdiri dari 13 partai politik dengan motornya Partai UMNO, yang mengusung Najib Razak, 65 tahun, sebagai Perdana Menteri Malaysia saat ini. Sedangkan koalisi PH dengan restu Anwar Ibrahim, yang menjabat sebagai ketua umum PKR, mengusung Mahathir Mohamad sebagai penantang posisi PM.  

Berikut petikan wawancara Tempo dengan Wan Azizah Wan Ismail:

Apa dampak penghentian sementara aktivitas Parti Pribumi Bersatu Malaysia terhadap kekuatan aliansi Pakatan Harapan?  

Strategi pemerintah adalah melemahkan partai dan aliansi oposisi. Hasilnya (malah) menggemparkan pemerintah karena Pakatan Harapan (PH) memilih lambang Partai Keadilan Rakyat. Ini dikira hal yang mustahil. Partai Keadilan memiliki agenda reformasi yang bergulir pasca pemecatan Pak Anwar (Ibrahim) sebagai wakil Perdana Menteri Malaysia pada 1998.

Kini PH kelihatan lebih kompak dan utuh dan mampu mengalahkan Partai Umno dan aliansi Barisan Nasional (BN), yang tidak pernah kalah dulu.

Bagaimana peluang PPBM untuk bisa mengikuti pemilu 9 May 2018 karena waktu yang mepet ini?  

Melihat sambutan rakyat dan dukungan sukarelawan yang  ramai,  saya yakin dengan izin Allah Parti Pribumi dan PH dapat  menumpaskan (mengalahkan) Umno dan aliansi BN

Apakah kelebihan Mr Mahathir sehingga menjadi kandidat PM dari Pakatan Harapan?  

Kami mencapai konsensus memandangkan Dr M (sebutan populer untuk Mahathir Mohamad) berpengalaman mentadbir (mengelola) negara lebih 20 tahun. Saya akan bantu dia.

Perlu dijelaskan keputusan  itu tidak mudah bahkan amat sukar buat Pak Anwar dan keluarga  juga para pendukung oposisi, yang begitu lama bertempur dengan Dr M. Tetapi Dr M  telah menyatakan kesilapannya (kesalahannya) menyingkirkan Anwar dan menyatakan terhutang budi. Dan yang lebih utama adalah kesediaan beliau menggalas (mengusung) agenda reformasi dan akan menyerahkan jabatan kepada Anwar nanti.

Maka kami bersilaturrahim dan mengutamakan rakyat dan negara yang tercinta.

 PM Malaysia, Najib Razak, saat peluncuran manifesto untuk pemilihan umum yang akan datang di Kuala Lumpur, Malaysia, 7 April 2018. REUTERS/Lai Seng Sin

Bagaimana dampak pengesahan Anti-Fake News Act 2018 (Undang-Undang Anti-Berita Bohong) terhadap peluang aliansi Pakatan Harapan untuk memenangkan pemilu 2018?  

Anti-Fake News Act jelas (merupakan) agenda politik buat menghalang setiap kritikan terhadap (Perdana Menteri) Najib Razak. Langkah licik ini adalah percubaan bersiri (upaya terus menerus) menekan suara rakyat. Sudah begitu banyak undang-undang drakonian (menindas) yang menyekat kebebasan dan mendera rakyat. Namun dampak media sosial dan kepekaan generasi muda sukar di sekat (hambat).

Berapakah target perolehan kursi di parlemen pada pemilu 9 Mei 2018?  

Saya bukan ahli nujum tetapi melihat pengalaman lalu dalam Pilihan Raya Umum - 13 dimana kita sudah memperolehi undi (suara) mayoritas. Saya yakin kita mampu pertahankan dukungan rakyat dan menokok nambah (menambah) segmen desa dengan penyertaan Dr M dan Partai Pribumi. Insha Allah, saya yakin kita mampu memperolehi majoritas kerusi (kursi) parlemen termasuk dari (negara bagian) Sabah dan Sarawak.

Apa isu andalan yang akan digunakan PKR dan Pakatan Harapan untuk bisa meraup suara publik?

Fokus kami saperti yang digesa (diminta) Pak Anwar adalah permasalahan rakyat seperti kemiskinan dan kesenjangan, inflasi dan pengangguran. Malaysia relatif negara yang mempunyai hasil mahsul melimpah seperti petroleum, balak (hutan kayu). Ditambah kelapa sawit, industri, sektor perkhidmatan (servis), kita mampu mengangkat taraf hidup rakyat.

Malangnya, rasuah (korupsi) telah dibudayakan bermula di puncak dengan Najib sendiri. Skandal 1MDB dihebah meluas (bergaung) seantero dunia melibatkan lebih US$10 miliar namun di sensor.

Felda (Federal Land Development Authority) dan lain agensi bumiputera  dirampok dengan sewenangwenang. Umno memanaskan suhu politik dengan mencanangkan isu perkauman (ras) dan kefanatikan agama sebagai muslihat mengalih pandangan rakyat dari isu pokok. PH akan hadapi dengan tegas dan dedahkan (ungkap) kepada rakyat.

Apa kritik Anda sebagai tokoh oposisi terhadap Najib Razak dan pemerintah Malaysia?

Elections commission (SPR) tidak dikendali dengan telus (transparan). Persempadanan (pembatasan) diluluskan di sesi akhir parlemen sebelum pembubaran (untuk) memenuhi agenda Umno. Jumlah pengundi (pemilik suara) baru yang daftar 2018 dihalang mengundi (mencoblos). Undi pos dan undi awal sukar dikawal. Pemantau Pemilu diundang dari Myanmar dan Kamboja. Ini seperti lelucon saja. Dari penjara, Pak Anwar (Ibrahim) mengusulkan pemantau dari India, Turki dan Indonesia lebih bermakna. (Anwar Ibrahim adalah anak didik Mahathir Mohamad ketika keduanya masih menjadi petinggi Partai UMNO).