Eksklusif -- Tercoret, Oposisi: Posisi PM Najib Razak Goyah

Editor

Budi Riza

Minggu, 29 April 2018 00:05 WIB

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, (berkemeja biru) bersama para pendukung setelah dia keluar dari penjara Kajang di Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017. Malay Mail Online/Twitter - Azmin Ali

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Tian Chua, menuding Perdana Menteri Najib Razak mencoba menghalangi kelompok oposisi untuk meraih kursi parlemen. PKR merupakan partai yang didirikan bekas wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Tian Chua mengatakan ini setelah dia terkena diskualifikasi dari pencalonan anggota parlemen untuk daerah pemilihan Batu, Kuala Lumpur, pada saat mendaftar ke election commission pada Sabtu, 28 April 2018.

Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya

Advertising
Advertising

“Posisi PM Najib (Razak) saat ini goyah sehingga menggunakan cara tidak etis untuk mengalahkan lawannya,” kata Tian Chua kepada Tempo lewat sambungan telepon, Sabtu, 28 April 2018.

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Tian Chua. Free Malaysia Today

Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, menurut Tian Chua, merasa kecewa dan marah atas keputusan diskualifikasi itu. “Ini upaya dari Barisan Nasional untuk melemahkan dan mendemoralisasi kelompok oposisi,” kata Tian Chua.

Baca: Eksklusif -- Pengamat Bridget Welsh: Najib Razak Tidak Populer

Election Commission atau Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia merupakan komisi yang dibentuk atas perintah eksekutif Perdana Menteri Najib Razak. Komisi ini bertugas menggelar pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Seperti diberitakan, calon wakil rakyat Tian Chua, yang dua kali memenangi kursi di Batu, terkena diskualifikasi oleh petugas Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, dia terkena sanksi denda 2000 ringgit Malaysia oleh Pengadilan Tinggi terkait kasus penghinaan polisi.

Tian Chua sebelumnya terkena denda 3000 ringgit Malaysia, yang kemudian dikurangi oleh Pengadilan Tinggi, untuk kasus ini.

PM Malaysia, Najib Razak, saat peluncuran manifesto untuk pemilihan umum yang akan datang di Kuala Lumpur, Malaysia, 7 April 2018. REUTERS/Lai Seng Sin

“Saya akan menggugat putusan ini ke Pengadilan Tinggi pada Senin besok,” kata Tian Chua.”Saya berharap ada putusan cepat soal ini."

Kasus diskualifikasi ini membuat dia kehilangan waktu untuk berkampanye. Apalagi, pemilu Malaysia hanya menyediakan waktu 11 hari sejak pendaftaran bagi kandidat untuk berkampanye. “Ini waktu kampanye tersingkat di dunia,” kata dia. Pemilu akan digelar pada 9 Mei 2018.

Ketua Election Commission, M. Hashim Abdullah, mengatakan diskualifikasi atas Tian Chua dilakukan oleh petugas penerima dokumen (returning officer) untuk pendaftaran para kandidat calon legislatif.

“Biarkan dibawa ke pengadilan agar diputus kasusnya. Kami akan menaati putusan pengadilan,” kata Hashim dalam jumpa pers Sabtu, 28 April 2018.

Hashim melanjutkan saat ini terlalu dini untuk mengatakan Tian Chua tersingkir dari pemilu 2018. “Kita belum tahu putusan pengadilan,” kata dia. Menurut dia, ada 11 calon legislatif yang terdiskualifikasi pada saat pendaftaran dengan berbagai alasan berbeda. Mereka bisa mengajukan kasusnya ke Pengadilan Tinggi.

Menurut pengamat politik Awang Azman kepada Tempo, Tian Chua masih bisa mengajukan banding ke pengadilan soal keputusan diskualifikasi itu. “Dia masih bisa bertanding di pemilu 2018 tapi itu tergantung putusan hakim,” kata dia. Pada pemilu kali ini, Barisan Nasional mengusung Najib Razak sebagai Perdana Menteri selanjutnya. Sedangkan koalisi Pakatan Harapan mengusung Mahathir Mohamad.

Berita terkait

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

3 Februari 2024

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

Dewan Pengampunan Malaysia mengumumkan bahwa hukuman mantan perdana menteri Najib Razak karena korupsi telah dikurangi dari 12 menjadi enam tahun

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

2 November 2023

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

Najib Razak menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Baca Selengkapnya

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 September 2023

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB

Baca Selengkapnya

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

7 September 2023

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

Malaysia menginginkan mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng yang dihukum tahun lalu di AS karena membantu menjarah 1MDB

Baca Selengkapnya

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

18 April 2023

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

Global Royalty menuntut pengembalian 43 perhiasan yang dipinjamkan pada Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor.

Baca Selengkapnya

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

31 Maret 2023

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

Eks PM Malaysia Najib Razak menghadapi tiga persidangan lain terkait gratifikasi di 1MDB dan lembaga-lembaga pemerintah lain.

Baca Selengkapnya

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

3 Maret 2023

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan dari dakwaan terkait audit pemerintah dalam skandal 1MDB

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

11 Desember 2022

Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

Pemerintahan Anwar Ibrahim akan menyelidiki kasus pengadaan kapal perang yang hingga kini molor.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

14 November 2022

Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

Pengacara Najib Razak mengatakan pengadilan tak menemukan cukup bukti yang menghubungkan aset Najib dengan kegiatan melanggar hukum.

Baca Selengkapnya