TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye.

Media resmi Korea Utara, KCNA, pada Sabtu, 7 April 2018, menurunkan berita utama yang menuliskan Park Geun-hye adalah seorang pengkhianat.

Baca: Dihukum 24 Tahun Penjara, Ini Momen Penting Park Geun-hye

"Park Geun-hye adalah pengkhianat yang bertanggung jawab atas korupsi besar-besaran yang mengerikan," demikian tulis KCNA, seperti dilansir Fox News pada 7 April 2018.

Reaksi pertama Pyongyang terhadap hukuman penjara 24 tahun Park itu muncul sehari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Park bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk menyalahgunakan kekuasaan dan pemerasan.

Baca: Ini Cara Intelijen Korea Selatan Agar Park Geun-hye Jadi Presiden

Hubungan antara kedua Korea berada pada titik yang sangat buruk saat Park masih menjabat sebagai Presiden. Park, yang merupakan seorang konservatif, mengambil kebijakan garis keras setelah Korea Utara mempercepat pengembangan senjata nuklirnya dan uji coba rudal pada 2016.

Selama bertahun-tahun, media negara Korea Utara menggunakan bahasa yang sangat kasar dan seksis untuk mengkritik Park, menyebut dia seorang "pelacur" untuk Amerika Serikat dan "iblis pembunuh".

Pada Juni tahun lalu, Korea Utara bahkan berjanji untuk mengeksekusi Park dan kepala intelijennya, dan menuduh mereka berencana untuk membunuh pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

Seperti dilansir Reuters, Pengadilan Korea Selatan menyatakan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, bersalah telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan pemaksaan. Atas rentetan kesalahannya itu, Park dijatuhi hukuman 24 tahun penjara.

Park, 66 tahun, dinyatakan bersalah atas 16 tuntutan dari total 18 tuntutan yang dihadapinya. Selain hukuman penjara, Park juga harus membayar denda sebesar US$.17 juta atau setara Rp234 miliar.

Park adalah Presiden pertama perempuan Korea Selatan dan putri mantan diktator Park Chung-hee. Park ditahan sejak Maret 2017 atau tak lama setelah dicopot oleh pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya pemungutan suara parlemen dilakukan untuk memakzulkannya. Pemungutan suara itu dilakukan setelah jutaan masyarakat Korea Selatan turun ke jalan selama beberapa bulan menuntut agar Park Geun hye dipecat setelah terungkap adanya dugaan penggunaan pengaruh, yang dilakukan oleh sahabatnya dan orang kepercayaannya, Choi Soon-sil.