TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, meminta parlemen menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden pada 22 April 2018. Kelompok oposisi menentang permintaan Maduro.

Desakan Presiden Maduro itu disampaikan cdi tengah perpecahan kelompok oposisi dan perlawanan mereka atas permintaan Maduro kepada parlemen soal pemilu.

Baca: Presiden Maduro Disebut Diktator, Venezuela Pilih Keluar dari OAS

Sejumlah suku Guajiro memasukan surat suara dalam pemilihan umum tidak resmi, untuk menolak pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan tidak melanjutkan jabatannya di Maracaibo, Venezuela, 16 Juli 2017. Ekspatriat Venezuela mulai memberikan suara di ratusan kota di seluruh dunia dalam sebuah plebisit tidak resmi yang bertujuan untuk menolak Presiden Venezuela Nicolas Maduro. REUTERS/Isaac Urrutia

Laporan Morning Star, Jumat, 23 Februari 2018, menyebutkan, Maduro menyarankan kepada parlemen mengadakan pemilihan umum serentak terhadap anggota parlemen baru, Dewan Provinsi dan Dewan Lokal.

"Pemilihan umum serentak itu demi perbaikan menyeluruh," ucap Maduro seperti dikutip Morning Star, Jumat.Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. REUTERS

Jika Majelis Konstituante menyetujui pemilihan umum, hal itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan parlemen sejak aliansi oposisi Partai Demokrat Bersatu Pro-Imperialis (MUD) mengumumkan memboikot pemilihan presiden.

Baca: Siapa Maduro, Presiden Venezuela Seteru Amerika

Meskipun mendapatkan perlawanan dari oposisi, pemerintahan sosialis Venezuela sepertinya ngotot agar pemilihan umum digelar pada April mendatang. Sementara itu, situs berita Sputnik mengutip keterangan sejumlah diplomat menulis, pemilihan umum di Venezuela kemungkinan diundur hingga Mei 2018.