TEMPO.CO, Washington -- Presiden Amerika Serikat mengancam akan memotong bantuan dana kepada negara-negara yang mendukung draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta AS menarik keputusannya untuk mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka menerima ratusan juta hingga miliaran dolar dan mereka memvoting melawan kita. Kita akan melihat hasil voting itu. Biarkan mereka voting melawan kita. Kita akan berhemat banyak. Kita tidak peduli," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Kamis, 21 Desember 2017.

Baca: Kamis, PBB Gelar Sidang Istimewa Bahas Status Kota Yerusalem

Trump melanjutkan dia mendukung pesan yang dikirim Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, kemarin. "Saya suka dengan pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB, untuk semua negara yang menerima uang kita lalu mereka voting melawan kita di Dewan Keamanan PBB atau mereka bakal memvoting melawan kita di sidang umum PBB nanti."

Baca: AS Veto Draf Resolusi DK PBB Soal Status Yerusalem, Kenapa?

Mengenai pernyataan Trump ini, Presiden Sidang Umum PBB, Miroslav Lajcak, mengatakan,"Merupakan hak dan tanggung jawab dari para negara anggota untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka."

193 negara anggota PBB bakal menggelar Sidang Umum Istimewa pada Kamis waktu setempat atas permintaan Yaman, Turki dan Organisasi Kerjasama Islam. Sidang yang jarang digelar ini bakal memvoting sebuah draf resolusi, yang diveto AS pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin.

14 negara anggota DK PBB memvoting mendukung draf resolusi besutan Mesir soal status Kota Yerusalem meskipun draf itu tidak menyebut nama AS ataupun Trump. Draf itu menyatakan,"Kekecewaan mendalam atas keputusan-keputusan mengenai status Kota Yerusalem."

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengirim surat kepada belasan negara anggota PBB dan mengingatkan Trump memintanya untuk melaporkan nama negara-negara yang melawan AS. Dia mengulangi pernyataan ini lewat akun Twitternya @Nikkihaley yang berbunyi,"AS akan mencatat nama-nama."

Beberapa diplomat senior mengatakan peringatan seperti yang dikeluarkan Haley itu tidak akan mengubah banyak suara pada forum seperti Sidang Umum PBB karena ancaman terbuka merupakan hal yang langka. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk mengesankan publik AS.

Soal pernyataan Haley ini, Ketua Dewan Eropa bidang Hubungan Luar Negeri, Carl Blidt, yang juga mantan Perdana Menteri Swedia, mencuit,"Dalam sidang di DK PBB, AS kalah 14 - 1 tentang isu Kota Yerusalem. Sekarang negara ini khawatir dan mengancam menjelang digelarnya voting di Sidang Umum PBB."

Seorang diplomat Barat lainnya mengatakan pernyataan Haley sebagai 'taktik yang buruk' untuk sidang PBB. "Tapi cukup bagus untuk Haley 2020 atau 2024," kata dia merujuk pada kemungkinan Haley bakal berkampanye untuk jabatan lebih tinggi.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan pada Senin lalu,"Pada Sidang Umum PBB, AS tidak akan bisa menggunakan hak istimewa (veto)." Menurut dia, draf resolusi yang akan dibahas pada Sidang Umum Istimewa PBB nantinya adalah draf yang sama, yang merupakan rancangan Mesir.

Draf itu berisi pernyataan bahwa status Kota Yerusalem dan komposisi demografi tidak boleh diubah. Juga ada pernyataan yang meminta negara-negara tidak membuka kantor misi diplomatik di Kota Yerusalem.

Soal bantuan AS, menurut data 2016 dari lembaga bantuan pemerintah AS, USAID, negara ini telah menyalurkan bantuan sekitar US$13 miliar (sekitar Rp 177 triliun) untuk berbagai program bantuan ekonomi dan militer untuk negara-negara Sub-Sahara Afrika. Sedangkan bantuan untuk negara-negara Asia dan Oceania sekitar $1,6 miliar (Rp21,7 triliun). Sedangkan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sekitar US$13 miliar (sekitar Rp177 triliun) dan Eropa serta Eurasia sekitar Rp20,4 triliun). Trump mengaitkan soal bantuan dana ini dengan voting isu status Kota Yerusalem di sidang PBB.

REUTERS