TEMPO.CO, Washington DC -- Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, kembali menunda rencana kunjungan ke Mesir dan Israel, yang awalnya akan dilakukan pekan ini terkait status Kota Yerusalem. Ini merupakan penundaan kedua kalinya dan jadwal berikut kedatangan Pence adalah pertengahan Januari 2018.

"Pemotongan pajak terbesar dalam sejarah AS merupakan pencapaian signifikan dari Presiden Trump dan mengurangi beban ekonomi bagi jutaan warga pekerja," kata Alyssa Farah, sekretaris Media Pence. "Wakil Presiden berkomitmen menyaksikan proses pemotongan pajak ini hingga kelar."

Baca: Begini Sejarah Perebutan Yerusalem Sejak Ribuan Tahun Lalu

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Jerusalem Post bahwa voting soal reformasi pajak AS ini bisa berlangsung pada Rabu tengah malam waktu setempat. Sehingga Pence tidak bisa melakukan perjalanan pada pekan ini.

Baca: AS Veto Draf Resolusi DK PBB Soal Status Yerusalem, Kenapa?

Sebelumnya, Pence dikabarkan meminta kesempatan untuk menggelar jumpa pers di Tembok Barat saat berkunjung ke Israel pada Rabu pekan ini. Namun tokoh agama Yahudi Rabbi menolak permintaan ini.

Kunjungan Pence ini terkait keputusan Presiden AS, Donald Trump, yang mengatakan status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan ini disambut pemerintah Israel.

Namun mayoritas negara Arab dan Asia, Uni Eropa, PBB serta Paus Fransiskus menolak keputusan ini. Mereka menilai keputusan itu bisa menimbulkan konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan menghambat proses perdamaian Israel dan Palestina.

Pemerintahan Trump kembali menunjukkan dukungannya kepada Israel dengan menolak draf resolusi PBB rancangan Mesir, yang meminta semua negara mematuhi resolusi PBB sebelumnya mengenai status Kota Yerusalem.
Draf resolusi DK PBB menyatakan setiap keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan legal, batal dan harus dicabut sesuai dengan ketentuan resolusi DK PBB.

AS menggunakan hak veto untuk menolak draf resolusi rancangan Mesir ini, yang menyatakan sangat menyayangkan keputusan akhir-akhir ini mengenai status Yerusalem.

Draf rancangan Mesir ini mendapat dukungan dari 14 anggota DK PBB meskipun draf itu tidak menyebut nama AS secara khusus terkait isu status Kota Yerusalem.

JERUSALEM POST | REUTERS | GUARDIAN