AS Keluarkan Daftar 52 Pimpinan Irak dalam DPO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Saddam Hussein, Qussay Hussein, Uday Hussein, dan Abid Abid Hamid Mahmud adalah as dari 'kartu' permainan yang berisi 52 orang pemimpin Irak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS, Jumat (11/4). Sebagaimana layaknya kartu permainan, ke-52 orang pemimpin Irak yang paling dicari itu dibagi dalam empat kelompok, yaitu sekop, keriting, diamond, dan hati. 'Kartu-kartu' itu akan dibagian kepada seluruh tentara AS dan Inggris yang saat ini sedang bertugas di Irak dengan satu perintah tegas: tangkap hidup atau mati. Berikut 'kartu' permaianan para tentara koalisi di Irak: Sekop As Saddam Hussein presiden King Ali Hasan al Majid penasehat kepresidenan Queen Muhammad Hamza Zubeidi anggota pembentuk Dewan Komando Revolusi Jack Ibrahim Ahmad al Sattar Muhammad staf kepala angkatan bersenjata Sepuluh Hamid Raja Shalah Komandan Angkatan Udara Sembilan Rukan Razuki al-Ghafar Sulayman al-Majid kepala kantor urusan Tribal Delapan Tareq Aziz deputi perdana menteri, anggota Dewan Komando Revolusi Tujuh Mahmud Dhiyab al-Ahmad menteri dalam negeri Enam Amir Rashid Muhammad penasehat kepresidenan, menteri perminyakan Lima Watban Ibrahim Hasan penasehat kepresidenan, saudara sepupu Saddam Empat Muhammad Zimam al-Razzaq ketua Partai Bath untuk wilayah Tamim Tiga Abdul Majid al-Faisal ketua Partai Baath untuk Salahuddin Dua Rashid Taan Kazim ketua Partai Baath untuk Al-Anbar Keriting As Qusay anak bungsu Saddam, kepala khusus organisasi keamanan King Izzat Ibrahim al-Duri wakil ketua Dewan Komando Revolusi Queen Kamal Mustafa Abdullah sekretaris Garda Republik Jack Sayf al-Din Fulayyih Hasan staf ketua Garda Republik Sepuluh Latif Nusayyif Jasin deputi kepala biro militer Partai Baath Sembilan Jamal Mustafa Abdullah deputi kepala kantor urusan tribal Delapan Walid Hamid Tawiq gubernur Basra Tujuh Ayad Futayyih Khalifa - kepala staf milisia Quds (Jerusalem) Forces Enam Hossam Muhammad Amin kepala direktorat pengawasan nasional dengan pengawas persenjataan PBB Lima Barzan Ibrahim Hasan penasehat kepresidenan, sepupu Empat Samir al-Aziz al-Najim ketua daerah Partai Baath untuk wilayah Baghdad Timur Tiga Sayf al-Din al-Mashhadani ketua Partai Baath untuk distrik Muthanna Dua Ugla Saqr al-Kubaysi ketua Partai Baath untuk Maysan Berlian As Abid Abid Hamid Mahmud sekretaris kepresidenan King Aziz Salih al-Numan ketua Partai Baath untuk Baghdad Barat Queen Muzahim Saab Hasan komandan pertahanan Angkatan Udara Jack Tahir Jalil Habbush Badan Intelijen Irak Sepuluh Taha Yasin Ramadan wakil presiden Sembilan Taha Muhyi al-Din Maruf - wakil presiden Delapan Hikmat Mizban Ibrahim deputi perdana menteri, menteri keuangan Tujuh Amir Hamudi Hasan penasehat kepresidenan bidang keilmuan Enam Sabawi Ibrahim Hasan penasehat kepresidenan Lima Abd al-Baqi al-Karim Abdullah ketua Partai Baath untuk provinsi Diyala Empat Yahya Abdullah al-Ubaydi ketua Partai Baath untuk Basra Tiga Muhsin Khadr al-Khafaji ketua Partai Baath untuk Qadisiyah Dua Adil Abdullah Mahdi ketua Partai Baath untuk Dhi Qar Hati As Uday anak sulung Saddam Hussein, ketua milisi Feyadeen King Hani Hani al-Latif Tilfah direktur khusus organisasi keamanan Queen Barzan al-Ghafur Sulayman Majid komandan khusus pasukan Garda Republik Jack Rafi Abd al-Latif Tilfah direktur keamanan umum Sepuluh Abd al-Tawab Mullah Huwaysh deputi perdana menteri Sembilan Mizban Khadr Hadi anggota dewan komando revolusi Delapan Sultan Hashim Ahmad menteri pertahanan Tujuh Zuhayr Talib Abd al-Sattar direktur intelijen militer Enam Muhammad Mahdi al-Salih menteri perdagangan Lima Huda Salih Mahdi Ammash ilmuwan senjata pemusnah massal Empat Human abd al Khaliq menteri pendidikan tinggi Tiga Fadil Mahmud Gharib (AKA Gharib Muhammad Fazel) ketua Partai Baath untuk distrik Babil Dua Ghazi Hammud al-Ubaydi ketua Partai Baath Al-Kut.(Retno/AFP)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.