Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun

Reporter

Editor

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara telah dikenai berbagai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, namun negara ini tetap saja menjalankan program senjata nuklirnya. Berikut sanksi Dewan Keamanan PBB yang membelenggu Korea Utara dari tahun 2006 hingga terbaru sepekan lalu.

Baca: Korea Utara Diam-diam Bangun Kapal Selam Nuklir, Beroperasi 2020  

14 Oktober 2006
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1718
Resolusi ini juga mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal
balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara anggota anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.

Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006.

12 Juni 2009
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1874
PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009.

7 Juni 2010
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1928
Resolusi PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2011

10 Juni 2011
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1985
PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2012.

23 Januari 2013
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2087
Resolusi kali ini sebagai sanksi setelah Korea Utara meluncurkan roket balistik pada 12 Desember 2012.  Resolusi ini mengharuskan Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan melepaskan semua senjata nuklir serta program nuklirnya.  Selain itu Korea Utara juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi
rudal balistik, uji coba nuklir, atau melakukan provokasi.

Baca: Korea Utara Ancam Bumi Hanguskan AS dan Tenggelamkan Jepang

7 Maret 2013
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2094
Sanksi kali ini dalam bentuk menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. Pemberian sanksi setelah uji coba ketiga nuklir Korea Utara.

2 Maret 2016
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2270
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu antara lain embargo senjata.  Memberi wewenang kepada semua negara untuk melakukan pemeriksaan paksa te hadap kargo dari dan ke Korea Utara yang dikirim baik lewat laut maupun udara. Melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal.

Setelah sanksi itu Korea Utara menembakkan beberapa proyektil ke arah Laut Jepang.

30 November 2016
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 2320
PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak.   Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir kelima yang dilakukan Pyongyang pada bulan September.

6 Agustus 2017
Lembaga : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara  uji coba rudal balistik antarbenua atau rudal ICBM pada Juli lalu.  Resolusi Dewan Keamanan PBB yang oleh Amerika Serikat itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini.

Akibat sanksi ini  diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korea Utara, yakni  US$ 3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun

Evan/PDAT Sumber Diolah Tempo, Wikipedia






UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.


Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.


Sekolah Bogor Raya Jadi Tuan Rumah Simulasi Sidang PBB Harvard Student Agencies

15 Februari 2022

Sekolah Bogor Raya Jadi Tuan Rumah Simulasi Sidang PBB Harvard Student Agencies

Sekolah Bogor Raya menjadi tuan rumah Harvard Student Agencies Model United Nations yang diikuti siswa dari enam benua.


Usaha Sosial Dorong Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi Covid-19

18 November 2021

Usaha Sosial Dorong Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi Covid-19

Kontribusi usaha sosial terbukti bantu mewujudkan pemulihan dan pembangunan inklusif.


PBB: Kelompok Rentan Bagian Utama Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi

22 Oktober 2021

PBB: Kelompok Rentan Bagian Utama Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi

Kolaborasi dan pendekatan sosio-ekonomi jadi cara jitu percepepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 secara inklusif.


Pembangunan Inklusif PBB Sentuh Kaum Marjinal

18 Oktober 2021

Pembangunan Inklusif PBB Sentuh Kaum Marjinal

PBB bersama empat organisasi lainnya menjalankan berbagai program pembangunan inklusif untuk memastikan pembangunan di Indonesia menyentuh setiap individu, terutama memulihkan dampak pandemi Covid-19 bagi kelompok rentan


Tim PBB di Indonesia dan Tempo Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik Bertema Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi Indonesia

15 Oktober 2021

Tim PBB di Indonesia dan Tempo Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik Bertema Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi Indonesia

Tim PBB di Indonesia dan Tempo Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik Bertema Pemulihan Inklusif Dampak Pandemi Indonesia


PBB: 230 Ribu Orang Mengungsi Akibat Kekerasan di Myanmar

25 Juni 2021

PBB: 230 Ribu Orang Mengungsi Akibat Kekerasan di Myanmar

Myanmar berada dalam krisis sejak militer melakukan kudeta pada pemerintahan terpilih


PBB: 8.521 Anak-Anak di Seluruh Dunia Dijadikan Tentara Selama 2020

22 Juni 2021

PBB: 8.521 Anak-Anak di Seluruh Dunia Dijadikan Tentara Selama 2020

PBB mengatakan lebih dari 8.500 anak-anak dijadikan tentara dalam berbagai konflik di seluruh dunia selama 2020.


Antonio Guterres Terpilih Lagi Jadi Sekjen PBB

19 Juni 2021

Antonio Guterres Terpilih Lagi Jadi Sekjen PBB

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk kembali Antonio Guterres sebagai sekretaris jenderal untuk masa jabatan lima tahun kedua.