Amerika Serikat Akan Larang Warganya Kunjungi Korea Utara

TEMPO.CO, Washington - Pemerintah Amerika Serikat akan melarang warganya untuk mengunjungi Korea Utara.

Seperti dilansir BBC, Jumat 21 Juli 2017, hal tersebut terungkap melalui pengakuan beberapa agen perjalanan pariwisata.

Koryo Tours mengatakan larangan tersebut akan diumumkan pada 27 Juli dan akan mulai berlaku 30 hari kemudian. Namun mereka tidak mengatakan berapa lama larangan itu akan berlaku.

Baca: Perusahaan Singapura Diam-diam Jual Produk Mewah ke Korea Utara

Agen wisata lainnya, Young Pioneer Tours, mengatakan dalam sebuah pesan Twitter bahwa mereka juga telah diberitahu tentang larangan tersebut, dengan mengutip tanggal yang sama.

Young Pioneer adalah agen yang membawa mahasiswa Amerika Serikat, Otto Warmbier ke Korea Utara. Dia kemudian ditangkap di sana dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.

Korea Utara membebaskannya pada bulan Juni dalam keadaan koma dan dia meninggal beberapa hari setelah kembali ke Amerika Serikat.

Perusahaan yang berbasis di Cina tersebut kemudian mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan lagi membawa pengunjung dari AS ke Korut.

"Kami baru saja diberitahu bahwa pemerintah AS tidak akan mengizinkan warga AS mengujungi Republik Demokratik Rakyat Korea (nama resmi Korut),” demikian agen perjalanan itu dalam pernyataannya.

Rowan Beard, dari Young Pioneer Tours, mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan tersebut telah diberitahu oleh Kedutaan Besar Swedia, yang menangani urusan AS di Korut.

Kedubes Swedia mencoba mengecek jumlah wisatawan AS yang tersisa di negara tersebut.

Baca: Dalam 2 Tahun,Rudal Antarbenua Korea Utara Bisa Hantam San Diego

Selain Otto Warmbier, beberapa warga Amerika Serikat lainnya juga kini tengah berada dalam tahanan di Pyongyang atas tuduhan mata-mata.

Mereka adalah Kim Dong-chul (62), Kim Sang-duk alias Tony Kim, dan Kim Hak-song.

Selain itu, larangan warga Amerika Serikat mengunjungi Korea Utara tersebut diduga dilakukan menyusul ketegangan yang tengah terjadi di Semenanjung Korea saat ini.

BBC | REUTERS | YON DEMA