TEMPO.CO, London - Sebuah lembaga non profit asal London yang bergerak di bidang investigasi masalah pajak, pencucian uang dan korupsi, Finance Uncovered, meluncurkan gerakan untuk meminta para politisi membuka laporan pajak dan harta kekayaannya. Mereka mengirim permohonan kepada lebih dari 7000 politisi di sekitar 20 negara, termasuk Indonesia, untuk membuka laporan pajaknya.
“Menurut kami publik berkepentingan untuk mengetahui sumber pendapatan para wakil rakyat dan pajak yang mereka bayarkan,” kata Nick Mathiason, salah satu Direktur Finance Uncovered, di City, University of London, Selasa, 28 Februari 2017. Gerakan ini diberi nama Proyek Keterbukaan Pajak atau tax disclosure porject.
Baca: Kasus Suap Pejabat Pajak, KPK Periksa Dirjen Pajak
Finance Uncovered membuat sebuah situs online www.taxdisclosure.org yang bisa digunakan untuk mengirimkan pertanyaan menyangkut laporan pajak politisi. Tanggapan politisi juga akan ditampilkan di sana. Masyarakat bisa mengakses situs tersebut dan melihat siapa saja politisi yang sudah disurati, siapa yang menjawab, dan siapa tidak menjawab.
Langkah awal ini akan disusul dengan kolaborasi wartawan untuk menginvestigasi kekayaan para politisi yang disembunyikan di berbagai negara. “Kami mengundang jurnalis di berbagai negara yang berminat dengan proyek ini untuk bergabung,” kata Mathiason.
Baca: Orang Terkaya Indonesia Minta Amnesti Pajak
Salah satu yang mendorong dibuatnya proyek ini, kata Mathiason, adalah penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka laporan pajaknya kepada para pemilih di AS. Rilis lembaga ini menyebutkan, baru segelintir negara yang mewajibkan pejabat dan wakil rakyatnya membuka laporan pajak kepada publik, di antaranya Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Pakistan.
Kampanye keterbukaan pajak ini diinspirasi oleh keberhasilan wartawan The News, Pakistan, Umar Cheema, mendorong politisi negara tersebut membuka laporan pajak mereka. Investigasi yang dia lakukan pada 2012 menguak fakta bahwa sekitar 70 persen dari 446 anggota parlemen mereka, juga Presiden dan 34 menteri negara itu tidak membayar pajak penghasilan.
Investigasi tersebut menimbulkan riak besar dan perubahan aturan perpajakan di Pakistan. Sekarang laporan pajak semua politisi, bahkan seluruh warga Pakistan, dipublikasikan secara terbuka setiap tahun. Pendapatan pajak negara itu kini perlahan meningkat.
“Proyek untuk keterbukaan pajak para politisi ini akan mengembalikan apa sudah hilang dari para wakil rakyat: kepercayaan publik,” kata Umar Cheema yang kini menjadi salah satu direktur Finance Uncovered. “Liputan saya mengenai laporan pajak angota parlemen Pakistan mendapat dukungan publik. Dengan melakukan ini secara global, dukungan publik akan sama.”
PHILIPUS PARERA
