Dubes RI untuk Inggris: Konektivitas Prioritas Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dubes RI untuk Kerajaan Inggris  Rizal Sukma pada pertemuan di Forum Investment Club di Carlton House, London,  3 November 2016. (Foto: KBRI London)

    Dubes RI untuk Kerajaan Inggris Rizal Sukma pada pertemuan di Forum Investment Club di Carlton House, London, 3 November 2016. (Foto: KBRI London)

    TEMPO.CO, London - Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris, Rizal Sukma, memaparkan pentingnya konektivitas antar wilayah dan pulau sebagai prioritas pemerintah Indonesia dalam pertemuan di Forum Investment Club di Carlton House, London, 3 November 2016 lalu.

    Rizal memberikan paparan mengenai "Indonesia and the Changing East Asia" di depan 50-an anggota komunitas bisnis Inggris di forum tersebut. Forum Investment Club merupakan perkumpulan pengusaha Inggris dari berbagai latar belakang sektor industri dan jasa. Sebagai fasilitator acara tersebut adalah pengusaha Inggris, Simon Jacot de Boinod.

    “Karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak mudah bagi Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi, sehingga isu konektivitas antara wilayah dan pulau menjadi fokus pemerintah saat ini,” kata Rizal melalui rilis yang diterima Tempo, Ahad, 6 November 2016.

    Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua samudera: Pasifik dan Indonesia. Lebih dari lima puluh persen perdagangan dunia melewati laut Indonesia, terutama di Selat Malaka. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Hal-hal inilah yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk mentransformasi identitas bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim. Sehingga pembangunan di sektor maritim saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

    Menurut Rizal, dengan meningkatkan konektivitas antara wilayah, maka pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, maka Pemerintah menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, dan bandar udara. Terutama di Indonesia bagian timur.

    Hal ini dimaksudkan agar pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, namun juga ke bagian timur Indonesia. Hal ini penting juga untuk mengatasi perbedaan harga barang yang cukup tinggi antara di Jawa dan pulau-pulau lainnya akibat keterbatasan konektivitas antar wilayah dan antar pulau.

    Selain itu, dalam rangka mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur, Indonesia terus berupaya menarik investasi asing. Dengan semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia, pemerintah Indonesia kembali menitikberatkan perhatiannya untuk melakuan re-industrialisasi.

    Dengan perkembangan di Asia Timur dan perkembangan di Inggris saat ini, Rizal melihat bahwa walaupun Inggris belum dapat melakukan perjanjian dagang dengan negara lain pasca referendum sebelum menyelesaikan negosiasinya dengan Uni Eropa, Inggris dengan Indonesia dapat mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama.

    Rizal menilai bahwa Inggris dan Indonesia dapat memperkuat kerja sama dalam bidang maritim terutama untuk pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut, industi pengolahan ikan, energi terbarukan yang berasal dari arus laut. Kedua negara perlu memperkuat kerja sama di bidang industri kreatif serta pendidikan.

    Menurut rilis KBRI London, para hadirin yang sebagian besar berafiliasi dengan partai Konservatif Inggris tersebut mendengarkan dengan sangat antusias. Meskipun sebagian besar mereka pernah mendengar tentang Indonesia, namun belum mengenal Indonesia secara lebih mendalam.

    Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menanyakan mengenai penanganan kebakaran hutan, peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, dan kerja sama di antara negara-negara ASEAN.    

    NATALIA SANTI

    Baca juga:
    Polisi Kantongi Identitas Aktor Kerusuhan Penjaringan
    Komentari Demo 4 November, Akun Facebook Ini Dilaporkan
    Komikus Gundala Putera Petir Tutup Usia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.