Setelah di PBB, Ban Ki-moon Dikaitkan dengan Pilpres Korea Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretarus Jenderal PBB Ban Ki-moon. AP/Martin Mejia

    Sekretarus Jenderal PBB Ban Ki-moon. AP/Martin Mejia

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada Jumat, 21 Oktober 2016, mengatakan akan kembali ke Korea Selatan pada Januari tahun depan setelah memimpin badan dunia itu selama satu dekade. Ia tengah mempertimbangkan peran yang bisa dimainkan untuk negaranya pada masa depan.

    "Saya mengerti, ada harapan besar dari mayoritas rakyat Korea Selatan terhadap saya," ucap Ban Ki-moon, 72 tahun, yang bakal mengakhiri tugasnya akhir tahun ini.

    Tempatnya akan digantikan mantan Perdana Menteri Portugal Antonio Guterres mulai 1 Januari 2017.

    Ban Ki-moon merupakan satu-satunya calon potensial untuk pemilihan Presiden Korea Selatan pada Desember 2017, yang secara konsisten mendapat lebih 20 persen suara dukungan dalam beberapa jajak pendapat.

    "Saya akan pulang pertengahan Januari tahun depan. Kemudian barulah saya akan berdiskusi dengan teman-teman tentang apa peran yang bisa saya mainkan untuk masa depan Korea," ujar Ban Ki-moon dalam wawancara eksklusif dengan Reuters.

    Ban Ki-moon menuturkan ini adalah pertama kalinya ia telah berbicara secara terbuka tentang masa depannya di luar PBB. Namun, untuk saat ini, dia mengaku masih berfokus pada pekerjaannya sebagai Sekjen PBB.

    Mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan itu kemungkinan akan bergabung dengan Partai konservatif Saenuri, yang mendukung presiden saat ini, Park Geun-hye.

    Sekembalinya nanti ke tanah kelahirannya, Ban Ki-moon berencana mengumumkan kepada rakyat Korea Selatan tentang prestasinya, termasuk keberhasilan mewujudkan kesepakatan global untuk menangani masalah perubahan iklim yang resmi berlaku pada bulan depan.

    REUTERS | JAPAN TIMES | YON DEMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.