Pemimpin Junta Myanmar Akan Hadiri KTT ASEAN, Ini Pesan Mantan Sekjen PBB

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]

    Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, meminta organisasi ASEAN untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Menurutnya, kesempatan bertemu dengan dalang krisis Myanmar di KTT ASEAN nanti bisa menjadi cara untuk mencari resolusi atas krisis yang terjadi.

    "ASEAN harus menegaskan kepada Militer Myanmar bahwa situasi saat ini sungguh darurat, bahkan terlalu darurat untuk bisa disebut urusan internal saja," ujar Ban Ki-Moon, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 20 April 2021.

    Ban Ki-Moon melanjutkan bahwa anggota ASEAN tidak perlu takut bersikap tegas terhadap Militer Myanmar. Ia tahu bahwa ada kekhawatiran bersikap tegas akan dianggap intervensi yang dilarang dalam Piagam ASEAN. Namun, menurut ia, kasus di Myanmar sudah terlalu parah, bahkan bisa disebut kejahatan kemanusiaan, sehingga pengecualian bisa dijustifikasi.

    Pasal 2 huruf f pada Piagam ASEAN mengatakan bahwa setiap anggota wajib menghormati hak setiap negara Asia Tenggara dalam menjaga eksistensi nasionalnya. Dengan kata lain, tidak boleh ada campur tangan eksternal, subversi, ataupun paksaan. Hal itu yang dianggap menghalangi sikap tegas negara anggota ASEAN terhadap Myanmar selama ini.

    Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar memang belum menunjukkan tanda-tanda membaik sebagaimana dikatakan Ban Ki-moon. Warga masih aktif menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Di sisi lain, militer Myanmar juga aktif membantai warga-warga yang melakukan perlawanan.

    Sekjen PBB, Ban Ki-moon, memeriksa barisan penjaga kehormatan saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina untuk bertemu PM Palestina, Rami al-Hamdallah, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

    Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

    "Militer menggunakan kekerasan terhadap warga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hal itu tidak sejalan dengan semangat Piagam ASEAN."

    "Aksi-aksi itu jelas bertentangan dengan hukum internasional dan bisa dinyatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional," ujar Ban Ki-moon menegaskan.

    Terakhir, Ban Ki-moon meminta PBB untuk berani mengkonfrontir krisis di Myanmar juga. Ia juga berpesan khusus kepada DK PBB untuk mengambil respon yang solid dan kolektif, jangan sampai ada yang berbeda. Namun, sejumlah diplomat mengatakan Rusia dan Cina akan tetap konsisten memveto resolusi atas krisis Myanmar, menganggapnya intervensi.

    Rencananya, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing akan berkunjung ke Indonesia pada 24 April nanti. Ia datang untuk menghadiri KTT ASEAN di mana akan membahas sejumlah isu terbaru di regional Asia Tenggara. Krisis Myanmar sudah dipastikan akan disinggung menurut keterangan Sekretariat ASEAN, dikutip dari Reuters.

    Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Minta Diundang ke Jakarta

    ISTMAN MP | REUTERS

    Catatan redaksi: Berita ini mengalami perbaikan soal keterangan pemerintah sipil Myanmar juga akan datang ke KTT ASEAN. Sejauh ini kabar tersebut belum terkonfirmasi dan baru sebatas permintaan saja dari pemerintah sipil Myanmar. Atas kesalahannya, kami mohon maaf.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.