Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemimpin Junta Myanmar Akan Hadiri KTT ASEAN, Ini Pesan Mantan Sekjen PBB

image-gnews
Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]
Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, meminta organisasi ASEAN untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Menurutnya, kesempatan bertemu dengan dalang krisis Myanmar di KTT ASEAN nanti bisa menjadi cara untuk mencari resolusi atas krisis yang terjadi.

"ASEAN harus menegaskan kepada Militer Myanmar bahwa situasi saat ini sungguh darurat, bahkan terlalu darurat untuk bisa disebut urusan internal saja," ujar Ban Ki-Moon, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 20 April 2021.

Ban Ki-Moon melanjutkan bahwa anggota ASEAN tidak perlu takut bersikap tegas terhadap Militer Myanmar. Ia tahu bahwa ada kekhawatiran bersikap tegas akan dianggap intervensi yang dilarang dalam Piagam ASEAN. Namun, menurut ia, kasus di Myanmar sudah terlalu parah, bahkan bisa disebut kejahatan kemanusiaan, sehingga pengecualian bisa dijustifikasi.

Pasal 2 huruf f pada Piagam ASEAN mengatakan bahwa setiap anggota wajib menghormati hak setiap negara Asia Tenggara dalam menjaga eksistensi nasionalnya. Dengan kata lain, tidak boleh ada campur tangan eksternal, subversi, ataupun paksaan. Hal itu yang dianggap menghalangi sikap tegas negara anggota ASEAN terhadap Myanmar selama ini.

Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar memang belum menunjukkan tanda-tanda membaik sebagaimana dikatakan Ban Ki-moon. Warga masih aktif menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Di sisi lain, militer Myanmar juga aktif membantai warga-warga yang melakukan perlawanan.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, memeriksa barisan penjaga kehormatan saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina untuk bertemu PM Palestina, Rami al-Hamdallah, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

"Militer menggunakan kekerasan terhadap warga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hal itu tidak sejalan dengan semangat Piagam ASEAN."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Aksi-aksi itu jelas bertentangan dengan hukum internasional dan bisa dinyatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional," ujar Ban Ki-moon menegaskan.

Terakhir, Ban Ki-moon meminta PBB untuk berani mengkonfrontir krisis di Myanmar juga. Ia juga berpesan khusus kepada DK PBB untuk mengambil respon yang solid dan kolektif, jangan sampai ada yang berbeda. Namun, sejumlah diplomat mengatakan Rusia dan Cina akan tetap konsisten memveto resolusi atas krisis Myanmar, menganggapnya intervensi.

Rencananya, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing akan berkunjung ke Indonesia pada 24 April nanti. Ia datang untuk menghadiri KTT ASEAN di mana akan membahas sejumlah isu terbaru di regional Asia Tenggara. Krisis Myanmar sudah dipastikan akan disinggung menurut keterangan Sekretariat ASEAN, dikutip dari Reuters.

Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Minta Diundang ke Jakarta

ISTMAN MP | REUTERS

Catatan redaksi: Berita ini mengalami perbaikan soal keterangan pemerintah sipil Myanmar juga akan datang ke KTT ASEAN. Sejauh ini kabar tersebut belum terkonfirmasi dan baru sebatas permintaan saja dari pemerintah sipil Myanmar. Atas kesalahannya, kami mohon maaf.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

6 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

7 hari lalu

Presiden Vietnam Vo Van Thuong. RICHARD A. BROOKS/Pool via REUTERS
Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

Presiden Vietnam Vo Van Thuong lengser dari jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri karena kasus korupsi.


Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

7 hari lalu

Sebuah truk, bertanda logo Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), menyeberang ke Mesir dari Gaza, di perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan Jalur Gaza, selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, di Rafah, Mesir, 27 November , 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

Kelompok peninjau independen telah menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB mengenai tuduhan Israel terhadap UNRWA.