Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Sekjen PBB Minta Junta Myanmar Mulai Setop Kekerasan

image-gnews
Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) sebagai salah satu anggota Panel Tinggi PBB soal Krisis Kesehatan bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki Moon di Markas Besar PBB, New York, 4 Mei 2015. (UN Photo/Evan Schneider)
Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) sebagai salah satu anggota Panel Tinggi PBB soal Krisis Kesehatan bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki Moon di Markas Besar PBB, New York, 4 Mei 2015. (UN Photo/Evan Schneider)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyerukan diakhirinya kekerasan di Myanmar setelah bertemu dengan junta Myanmar

Ban bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan mantan presiden reformis, Thein Sein, pada pekan ini dalam apa yang dilihat sebagai misi perdamaian ke negara yang dilanda perselisihan itu.

"Saya datang ke Myanmar untuk mendesak militer segera menghentikan kekerasan, dan memulai dialog konstruktif di antara semua pihak terkait," kata Ban seperti dikutip Reuters, Selasa, 25 April 2023, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh ‘The Elders’.

The Elders adalah sebuah kelompok mantan pemimpin global. Ban jadi wakil ketua dalam grup itu.

Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola negara melaporkan, Ban dan Min Aung Hlaing "bertukar pandangan tentang kemajuan terbaru Myanmar dan dengan ramah mendiskusikannya dengan sikap yang konstruktif".

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Para jenderal berjuang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan berperang di berbagai front melawan pemberontak etnis minoritas dan gerakan pro-demokrasi bersenjata.

Kunjungan mendadak pada Minggu atas undangan militer. Ban, yang merupakan warga Korea Selatan, mendesak para jenderal untuk bertindak berdasarkan konsensus perdamaian yang disepakati pada 2021 dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ban memperingatkan bahwa  mengadakan pemilu dalam kondisi saat ini berisiko menimbulkan kekerasan dan perpecahan lebih lanjut. “Hasilnya tidak diakui oleh rakyat Myanmar, ASEAN, dan komunitas internasional yang lebih luas".

Min Aung Hlaing mengatakan pada Februari bahwa pemilihan multi-partai harus diadakan "sesuai keinginan rakyat". Dia tidak memberikan batas waktu.

Ban melakukan beberapa perjalanan ke Myanmar dengan PBB sebelum transisi tentatif dimulai pada 2011 setelah lima dekade pemerintahan militer, mendukung reformasi politik dan ekonomi di bawah pensiunan jenderal Thein Sein yang dibatalkan oleh kudeta.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya kekerasan di Myanmar. Lebih dari 100 orang tewas pada 11 April dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa, menurut aktivis oposisi dan media.

Suu Kyi menjalani hukuman 33 tahun penjara karena berbagai pelanggaran yang dia bantah dan partainya telah dibubarkan.

Pilihan Editor: Wakil Ketua KPU Myanmar Ditembak Mati, Pelaku dari Pemberontak?

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bappenas dan PBB Meluncurkan Laporan Hasil Tahunan soal Pembangunan

7 jam lalu

Kementerian PPN/Bappenas bersama PBB, meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2023 (UN in Indonesia's 2023 Annual Results Report). Sumber: dokumen UNIC/Kementerian PPN/Bappenas
Bappenas dan PBB Meluncurkan Laporan Hasil Tahunan soal Pembangunan

Laporan ini menyoroti pekerjaan dan dampak yang dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework


Ledakan Pager Massal di Lebanon, Hizbullah Bersumpah Balas Israel

18 jam lalu

Seorang tentara berjaga di dekat American University of Beirut Medical Center (AUBMC) setelah lebih dari 1.000 orang, termasuk pejuang Hizbullah dan petugas medis terluka ketika pager yang mereka gunakan untuk berkomunikasi meledak di seluruh Lebanon, di Beirut, Lebanon, 17 September 2024. Hizbullah mengatakan pihaknya menganggap Israel
Ledakan Pager Massal di Lebanon, Hizbullah Bersumpah Balas Israel

Hizbullah bersumpah memberikan "hukuman yang adil" kepada Israel menyusul serangkaian ledakan pager yang mematikan di seluruh Lebanon.


Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

1 hari lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 20 Mei 2021. Malaysia mendeportasi 59 PMI bermasalah karena melanggar undang-undang keimigrasian setempat usai pemberlakuan larangan mudik Lebaran. ANTARA/Agus Alfian
Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pengetatan untuk cegah pekerja migran ilegal ke 3 negara tujuan itu karena marak kasus judi online.


Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

1 hari lalu

Foto udara menunjukkan daerah yang terendam banjir di kota perbatasan Mae Sai, setelah Topan Yagi, di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

Topan Yagi yang berupa hujan lebat telah mengoyak sejumlah provinsi di wilayah tengah Myanmar.


Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

2 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap akar masalah WNI mau bekerja menjadi online scammer di Myanmar.


Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

2 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.


Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

3 hari lalu

Foto udara menunjukkan banjir akibat Topan Yagi di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. Setelah menghantam Vietnam, Topan Yagi bergerak ke Thailand hingga mengirimkan angin kecang, banjir dan tanah longsor. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

Junta Myanmar meminta bantuan asing untuk mengatasi banjir akibat topan Yagi.


Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

3 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kemenlu Jekaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri

Kemenlu mengatakan terdapat dua mekanisme pemulangan WNI korban TPPO di luar negeri. Tidak selalu jadi korban TPPO.


Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

3 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar menunjukkan cuplikab percakapan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Fakta WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar: Kerja 15 Jam, Dipukul dan Disetrum

Sejumlah Sukabumi dikonfirmasi menjadi korban TPPO atau perdagangan orang di Myanmar.


Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

3 hari lalu

Keluarga korban dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang setelah melapor di Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 11 September 2024.Foto: dokumentasi LBH Semarang
Pemerintah Dinilai Lamban Tangani WNI Korban TPPO di Myanmar

Pluhan warga Indonesia yang diduga menjadi korban TPPO saat ini tersandera di Myanmar. Mereka dipekerjakan secara paksa dan mendapat siksaan.