Soal Serangan ke Stasiun TV Irak, Pentagon Menolak Berkomentar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington, AFP:Pentagon menolak mengkonfirmasikan berita yang menyebut militer Amerika berupaya menghancurkan atau menghambat siaran televisi Irak. Hal ini berkaitan dengan nasib dua saluran televisi nasional Irak yang lenyap dari udara setelah terkena serangan rudal pada menara pemancar. "Kami tidak pernah mendiskusikan sasaran kami," kata Bryan Whitman, Direktur Informasi Pentagon, kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa militer Amerika berusaha menghindari korban sipil. Juru bicara ini juga menolak memberikan konfirmasi mengenai informasi bahwa militer Amerika menggunakan bom elektromagnetik, dikenal sebagai bom E, yang dapat merusak peralatan elektronik dan jaringan televisi dengan gelombang pengacaunya. Stasiun televisi Irak milik pemerintah Irak berhentik mengudara pada Selasa malam setelah serangkaian gempuran rudal ke kota Baghdad. Namun, stasiun ini kembali mengudara setelah 45 menit. Kebenaran serangan militer Amerika terhadap stasiun televisi ini diungkapkan oleh wartawan CBS News. Media ini melaporkan bahwa angkatan udara Amerika mengempur stasiun televisi Irak dengan bom elektromagnetik, yang menumpang rudal, untuk mematikan sinyal dan sekaligus menghancurkan stasiun televisi itu. Pihak Pentagon sendiri menolak mengkonfirmasikan kebenaran adanya peralatan ini. Sementara seorang pejabat militer Amerika di Qatar Victor Renuart mengatakan bahwa siaran televisi Irak tidak merugikan kepentingan negaranya. Menurutnya, siaran berita itu tidak mewakili realitas yang ada. Ia menilai penduduk kawasan Teluk tidak mempercayai kebenaran siaran televisi Irak. Namun, seorang pejabat Pentagon yang menolak disebutkan identitasnya menduga lebih jauh. Ia mencurigai jika pemerintah Irak menggunakan siaran televisi ini untuk berkomunikasi dengan pasukannya yang berada di lapangan. Budi Riza --- Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.