Belasan Bom Meledak di Thailand, Tak Ada WNI Jadi Korban

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi berjaga di sekitar lokasi ledakan bom di sebuah resor mewah di distrik Hua Hin, Thailand, 11 Agustus 2016. Dailynews vis REUTERS

    Polisi berjaga di sekitar lokasi ledakan bom di sebuah resor mewah di distrik Hua Hin, Thailand, 11 Agustus 2016. Dailynews vis REUTERS

    TEMPO.CO, Bangkok - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok memastikan sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam serangkaian ledakan bom di Thailand sejak Kamis-Jumat, 12 Agustus 2016. "Sejauh ini tidak ada WNI terkena bom di Thailand," kata Kepala Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Bangkok, Subandrio, kepada Tempo, Jumat, 12 Agustus 2016.

    Jumlah WNI di Thailand secara keseluruhan kurang lebih 5 ribu orang, termasuk di Thailand Selatan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ledakan bom terjadi di Trang, Kota Pachuap Khiri Khan, Surat Thani, dan Kota Patong di Phuket. Sedikitnya empat orang tewas dan puluhan luka-luka.

    KBRI Bangkok telah mengeluarkan surat imbauan agar WNI berhati-hati. "Sehubungan dengan terjadinya serangkaian ledakan bom di Trang, Huahin (dua kali), Sura Thani, Phuket, Nakhon Si Thammarat, Phang Nga, KBRI Bangkok senantiasa mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di Thailand untuk bersikap hati-hati dan menjaga ketertiban umum," demikian pernyataan KBRI yang disebarkan melalui media sosial, Twitter @KBRI_Bangkok, dan Facebook "Komunitas Indonesia di Thailand".

    "Selanjutnya masyarakat Indonesia yang berada di Thailand dianjurkan menghindari kerumunan orang dan senantiasa memonitor perkembangan situasi melalui media massa dan media sosial," demikian pernyataan KBRI Thailand.

    Dalam surat selebaran tercantum nomor-nomor telpon yang dapat dihubungi. Antara lain, 02 252 3135-40, juga telepon selular 098 3382 143, 092 9031 103 atau 092 9951 595. Aparat Thailand menepis dugaan terorisme dalam serangan dan memperkirakan insiden itu terjadi terkait referendum konstitusi yang baru saja dimenangi junta militer.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.