Kim Jong-un Klaim Uji Coba Misil Sukses, Ancam AS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, melambaikan tangan saat menyaksikan reli dan parade massa di alun-alun upacara utama ibukota, Pyongyang, Korea Utara, 10 Mei 2016. REUTERS/Damir Sagolj

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, melambaikan tangan saat menyaksikan reli dan parade massa di alun-alun upacara utama ibukota, Pyongyang, Korea Utara, 10 Mei 2016. REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.CO, Seoul - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, memuji uji coba rudal jarak menengah yang baru digelar sebagai sebuah kesuksesan. Kim mengatakan uji coba rudal bernama Musudan itu adalah ancaman nyata bagi pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik.

    “Kami yakin mempunyai kemampuan untuk menyerang operasi Amerika di Pasifik secara keseluruhan dan praktis,” kata Kim seperti dikutip kantor berita setempat, KCNA, Kamis, 23 Juni 2016.

    Setelah beberapa kali gagal, Korea Utara menguji dua rudal Musudan Rabu, 22 Juni 2016. Salah satu rudal terbang 400 kilometer ke arah Laut Jepang. Rudal yang memilki nama lain Hwasong-10 ini memiliki jarak jangkauan sejauh 2.500-4.000 kilometer.

    Setidaknya, rudal ini dapat mencapai Korea Selatan dan Jepang, sedangkan dalam kemampuan terbaiknya ia dapat menjangkau pangkalan militer AS di Guam. "Keberhasilan uji coba ini menandai peristiwa penting pada peningkatan kapasitas serangan nuklir di negara kita,” kata Kim.

    Masyarakat internasional mengutuk peluncuran rudal itu. Menurut laporan Channel News Asia, Presiden Dewan Kemanan PBB mendesak sebuah respons cepat terhadap pelanggaran resolusi PBB tersebut. “Kami mendukung reaksi cepat dan tegas dari Dewan Keamanan,” kata perwakilan Prancis untuk PBB, Francois Delattre. 

    KCNA | CHANNEL NEWS ASIA | ARDITO RAMADHAN | ERWIN Z


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.