Cari Kotak Hitam EgyptAir, Mesir Sewa Perusahaan Prancis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Egyptair. thepearlguide.co.ug

    Egyptair. thepearlguide.co.ug

    TEMPO.COKairo - Pemerintah Mesir telah meminta bantuan kepada tiga perusahaan Eropa dalam usaha menemukan kotak hitam dari pesawat nahas EgyptAir dengan nomor penerbangan MS804, yang jatuh ke Laut Mediterania pada 19 Mei lalu.

    Pemilik EgyptAir, Safwat Musallam, tidak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan itu. Dia hanya menyebutkan perusahaan tersebut berasal dari Prancis dan Italia. Perusahaan-perusahaan itu mampu melakukan pencarian pada kedalaman 3.000 meter.

    Menurut Reuters, yang mengutip dari dua sumber diplomatik Prancis, otoritas Mesir dan lembaga investigasi kecelakaan pesawat Prancis, BEA, telah menyelesaikan kontrak dengan dua perusahaan Prancis, yakni Deep Ocean Search dan Alseamar.

    "Tujuannya agar secepat mungkin mereka dapat menemukan kotak hitam yang mungkin berada di perairan yang sangat dalam," kata salah satu sumber, menurut laporan yang dirilis pada Rabu, 25 Mei 2016.

    Sumber yang sama mengatakan kepada Reuters bahwa biaya kontrak akan dibagi antara Prancis dan Mesir. Sedangkan nama perusahaan asal Italia hingga kini belum teridentifikasi.

    Sementara itu, dikutip dari laporan ABC Online, otoritas Mesir mengatakan hanya dua perusahaan Eropa yang dikontrak untuk membantu pencarian tersebut. Masing-masing dari Prancis dan Italia.

    Pesawat jenis Airbus A320, yang membawa 66 penumpang dan awak, jatuh saat mengudara dari Paris menuju Kairo pada Kamis pagi, 19 Mei 2016. Penyebab jatuhnya pesawat tersebut belum diketahui. Namun, berdasarkan puing dan bagian tubuh korban yang telah ditemui, para ahli menduga pesawat itu meledak di udara sebelum jatuh ke laut.

    IB TIMES | ABC.AU | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.