Tak Lagi Presiden AS, Obama Ditawari Pekerjaan Ini di Dubai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden A.S. Barack Obama menerima gelar doktor kehormatan dari Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 15 Mei 2016. Obama juga menyampaikan pidato jelang berakhirnya masa kepemimpinannya sebagai presiden.          REUTERS/Mike Theiler

    Presiden A.S. Barack Obama menerima gelar doktor kehormatan dari Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 15 Mei 2016. Obama juga menyampaikan pidato jelang berakhirnya masa kepemimpinannya sebagai presiden. REUTERS/Mike Theiler

    TEMPO.CODubai - Pengacara asal Emirat Arab (UAE), Eisa Haidar, menawarkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama bekerja di firma hukumnya di Dubai. Pengacara ini memberikan kesempatan kepada pemimpin 54 tahun itu memahami lebih mendalam tentang sikap toleransi yang diamalkan dalam Islam.

    Haidar menulis pada akun Twitter resmi miliknya bahwa dia menawarkan Obama bekerja di firmanya di Dubai ketika periode pengabdiannya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir. "Presiden Obama, saya tawarkan Anda bekerja di kantor saya dengan gaji, rumah, dan tiket perjalanan ke negara Arab," kicau Haidar, seperti dilansir RT News pada 17 Mei 2016.

    Obama masih memiliki sisa kurang dari 250 hari untuk bertugas sebelum presiden baru dilantik pada 20 Januari 2017. Obama tidak setuju terhadap pandangan dari sebagian penduduk Amerika dan media Barat yang menggambarkan Islam sebagai agama yang mendorong kekerasan dan dicap teroris.

    "Hanya satu cara bagi orang Barat memahami dan menerima Islam serta muslim, yaitu datang dan tinggal bersama kami. Begitu Obama meninggalkan kantornya di Gedung Putih, saya tawarkan dia kesempatan untuk hidup bersama orang Arab muslim dan memahami arti toleransi," cuit Haidar dalam bahasa Arab.

    Haidar menyadari tawarannya memang agak aneh. Namun ia mengatakan Obama harus menjauhkan diri sejenak dari politik Amerika untuk benar-benar memahami ajaran Islam dan penganutnya.

    RT NEWS | AL ARABIYAH | ECONOMIC TIMES | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.