Amnesty: Kondisi Rumah Tahanan Teroris Irak Sangat Buruk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyaksikan sisa ledakan bom dari rumah mereka di Burj al-Barajneh, Beirut, Lebanon, 13 November 2015. Banyak pihak menilai, walaupun aksi teroris di Irak dan Lebanon diduga dilakukan oleh ISIS, namun perhatian dunia internasional lebih terpusat pada serangan Paris. AP/Bilal Hussein

    Warga menyaksikan sisa ledakan bom dari rumah mereka di Burj al-Barajneh, Beirut, Lebanon, 13 November 2015. Banyak pihak menilai, walaupun aksi teroris di Irak dan Lebanon diduga dilakukan oleh ISIS, namun perhatian dunia internasional lebih terpusat pada serangan Paris. AP/Bilal Hussein

    TEMPO.COBagdad - Amnesty International Irak menyatakan kondisi pusat penahanan tersangka teroris di Amriyat Al-Fallujah, sebelah barat Bagdad, Irak, sangat buruk. Selain banyak kasus yang tidak diproses secara hukum, jumlah tahanannya membludak.

    Temuan ini diperoleh setelah delegasi Amnesty International berkunjung ke pusat penahanan tersangka teroris itu pada Sabtu lalu, 30 April 2016.   
      
    "Kami mengunjungi pusat penahanan di Amriyat Al-Fallujah, kami menemukan 700 tersangka teroris hidup berdesak-desakan, dikurung di sana selama berbulan-bulan," kata Salil Shetty, Sekretaris Jenderal Amnesty International, seperti dilansir Arab News pada 3 Mei 2016.

    Shetty menyebutkan pusat penahanan itu jauh dari kata layak. Ruangannya memiliki lebar tidak lebih dari 1 meter persegi yang membuat tahanan tidak bisa berbaring. Selain itu, toilet berada di ruangan yang sama serta minimnya makanan dan minuman.

    Donatella Rovera, penasihat senior untuk respons darurat Amnesty, mengatakan penampungan tersebut dijalankan pasukan anti-terorisme Irak. Mereka hanya memiliki empat penyidik untuk memproses tumpukan kasus sehingga mereka kewalahan.

    Operasi militer selama ini di Irak telah membuat sejumlah besar warga sipil mengungsi. Ribuan warga Sunni telah ditahan tanpa pengadilan karena dicurigai melakukan kegiatan terorisme.

    Ironisnya, menurut Rovera, pemerintah Irak mengatakan tidak tahu bagaimana sampai sebagian besar orang-orang itu berada di tahanan tersebut. Mereka berpikir kebanyakan dari mereka tidak bersalah dan ditahan selama berbulan-bulan karena pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas apa pun untuk menyelidiki kasus ini.

    Amnesty berpendapat bahwa penguatan sistem peradilan harus menjadi salah satu prioritas di Irak. Pelanggaran hak asasi serius terus terjadi secara rutin di negara itu.

    ARAB NEWS | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.