TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin pro-demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, berjanji membangun kesatuan federal demokratis, termasuk etnis minoritas. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri diskriminasi terhadap etnis dan agama minoritas serta menghapus kebijakan kejam, kebanyakan terhadap penduduk Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Menurut Suu Kyi, sebagai sebuah negara demokrasi yang dipilih oleh rakyat, pemerintah akan bertanggung jawab atas semua penduduk dan memperlakukan semua orang secara sama rata dengan penuh kasih sayang serta belas kasihan.
"Sebab itulah kami mengutamakan persatuan nasional. Kami akan terus membangun kesatuan federal demokratis untuk seluruh rakyat," kata Suu Kyi, seperti dilansir Business Insider, Senin, 18 April 2016.
Myanmar dibelenggu dengan pemberontakan kelompok etnis minoritas sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948.
Dalam kesempatan tersebut, pemimpin de facto Myanmar itu juga berjanji untuk mendorong amandemen konstitusi guna membangun sebuah negara demokrasi sejati setelah beberapa dekade dibawah kendali militer.
Suu Kyi berpidato di televisi nasional untuk menandai awal tahun baru Buddha. Ia menyoroti harapannya untuk masa depan dan juga tugas-tugas sulit di depan bagi pemerintah barunya.
BUSINESS INSIDER | YON DEMA
BERITA MENARIK
Mempercantik Bibir dengan Selotip Bening
SNSD Menangis di Panggung Phantasia Jakarta, Mengapa?
