ISIS, Angelina Jolie, dan Gadis-gadis Budak Nafsu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sutradara

    Sutradara "Unbroken" Angelina Jolie, saat tiba dalam acara Critics' Choice Movie Awards ke-20 di Los Angeles, California, 15 Januari 2015. REUTERS/Kevork Djansezian

    TEMPO.CO, London - Bintang Hollywood Angelina Jolie meresmikan sebuah pusat pemberdayaan wanita di London School of Economics (LSE). Ia menyeru "pemberdayaan perempuan sebagai prioritas tertinggi untuk pemikiran terbaik di institusi akademik terbaik." Ia meresmikan pusat ini bersama mantan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.

    Jolie, utusan khusus untuk Komisi Tinggi  PBB untuk Pengungsi (UNHCR), baru saja kembali dari Irak utara. Di Irak utara, Jolie bertemu dengan beberapa pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang dilakukan ISIS. Dia mengatakan mahasiswa di pusat perempuan, perdamaian, dan keamanan di LSE memiliki kesempatan untuk mengubah dunia.

    "Jika Anda bertanya untuk siapa pusat ini, saya membayangkan seseorang yang tidak berada dalam ruangan ini hari ini," kata Jolie. "Saya memikirkan seorang gadis yang saya temui di Irak tiga minggu yang lalu. Usianya 13 tahun, tapi bukannya ia berangkat ke sekolah, ia duduk di lantai di tenda darurat."

    Gadis itu ditangkap oleh ISIS sebagai budak nafsu dan berulang kali diperkosa. "Sekarang dia mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan pendidikannya, menikah, atau memiliki keluarga, karena dalam masyarakatnya, korban pemerkosaan dijauhi dan dianggap memalukan. Bagi saya, apa yang telah kita mulai hari ini di LSE adalah bagi gadis Irak dan gadis-gadis lain seperti dia," kata Jolie.

    Pusat ini akan mengumpulkan pemikir, aktivis, pembuat kebijakan, dan akademikus penting untuk bersama-sama menangani masalah-masalah dan isu-isu seperti pemerkosaan di medan perang dan keterlibatan perempuan dalam ranah politik.

    THE GUARDIAN | WINONA AMANDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.