'Pembalasan Nabi', Imbauan buat Warga Negara RI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memasukan seorang terluka akibat serangan dua orang bersenjata di kantor berita Perancis, Charlie Hebdo di Paris, 7 Januari 2015. (AP Photo)

    Petugas memasukan seorang terluka akibat serangan dua orang bersenjata di kantor berita Perancis, Charlie Hebdo di Paris, 7 Januari 2015. (AP Photo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengutuk serangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap majalah mingguan Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Rabu, 7 Januari 2015. Melalui siaran pers, Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia mengucapkan belasungkawa terhadap korban. (Baca: Indonesia Kutuk Serangan Charlie Hebdo)

    Kementerian Luar Negeri juga mengimbau warga Indonesia di Prancis untuk menghindari tempat keramaian. Warga Indonesia di Prancis juga diminta menghubungi perwakilan pemerintah, baik Konsul Jenderal di Paris atau Konsul Jenderal di Marseille, jika membutuhkan bantuan. (Baca: Ini Penyebab Kantor Media Charlie Hebdo Ditembaki)

    Berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan Kedutaan Besar di Paris, tidak ada korban warga negara Indonesia dalam tragedi tersebut. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah Indonesia mendukung upaya pemerintah Prancis untuk menangkap dan mengadili penyerang kantor Charlie Hebdo. (Baca: Penyerang Charlie Hebdo: Ini Pembalasan Nabi)

    Sebanyak 12 orang tewas dalam serangan ke kantor majalah Charlie Hebdo. Serangan yang menewaskan empat kartunis itu terjadi pada siang hari, saat semua anggota redaksi menggelar rapat. Sebelum penyerangan, Charlie Hebdo mengunggah kartun pemimpin kelompok militan Negara Islam Irak Suriah (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi di Twitter.

    NATALIA SANTI

    Berita Terpopuler
    Khotbah Jumat Ngawur, NU: Jemaah Boleh Interupsi
    Heboh Wanita Medok Halau ISIS di YouTube 
    Ekor Air Asia Ditemukan, Penyelam Kehabisan Oksigen


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.