Asing Enggan Berinvestasi di ASEAN, Ini Sebabnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Firdia Lisnawati

    AP/Firdia Lisnawati

    TEMPO.CO, Nay Pyi Daw - Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations (KTT ASEAN) di Nay Pyi Daw, Myanmar, yang dimulai hari ini mengusung banyak tema baik dalam lingkup internasional maupun per negara anggota ASEAN.

    Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap penduduk Rohingya di bagian barat Rakhine mendatangkan kritik internasional. Reformasi di negara ini juga dinilai berhenti setelah dua tahun lalu sempat dipuji-puji negara-negara Barat. (Baca: Abbott Ingatkan Ancaman ISIS di KTT ASEAN)

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan akan menekan pemerintah Myanmar agar menunjukkan banyak kemajuan dalam reformasi konstitusi menjelang Pemilihan Umum 2015, sehingga jalan bagi Aung San Suu Kyi untuk menjadi Presiden Myanmar bisa terbuka.

    Para pejabat juga menyoroti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan demokrasi di seluruh Asia Tenggara. Setelah melakukan kudeta pada Mei lalu, penguasa militer Thailand terus membatasi penyampaian aspirasi warganya. (Baca: Lima Isu Kunci di KTT ASEAN)

    Di Malaysia, pemerintah semakin kejam dalam membungkam kritik dan mempersulit proses penuntutan. Pemimpin partai oposisi di Malaysia, Anwar Ibrahim, dipenjara bertahun-tahun atas kampanye tentang keluarganya yang dianiaya tanpa henti oleh pemerintah Malaysia, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu, 12 November 2014.

    Di Vietnam, aparat kepolisian memenjarakan lusinan narablog karena tulisan mereka, sementara Perdana Menteri Kamboja menyensor ekspresi masyarakat yang diunggah secara online dan melihatnya sebagai kejahatan. Aparat pemerintah Kamboja dikabarkan menembak mati pengunjuk rasa yang bekerja sebagai pekerja garmen. (Baca: KTT ASEAN Mulai Digelar, Apa Saja yang Dibahas?)

    "Pembatasan kebebasan berbicara memang tidak seratus persen mengganggu masyarakat terkait. Namun itu membuat banyak investor asing enggan masuk ke wilayah ini," kata Direktur Riset Amnesty Internasional untuk kawasan Asia Tenggara, Rupert Abbott.

    INTAN MAHARANI | SYDNEY HERALD TRIBUNE

    Baca juga:
    MA Hukum Mati Pembunuh Sisca Yofie
    Rayu Warga, Menteri PU Gelar Tikar di Tepi Sungai
    Revisi Pasal UU MD3 Belum Capai Titik Temu
    Pedagang Bensin Eceran Dilarang Jualan di Tegal

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.