Ukraina: Pemilu di Donetsk Ancam Perdamaian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita memasukan surat suara saat pemilihan presiden di TPS kota Krasnoermeisk, Donetsk (25/5). Kelompok separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina menolak pemilu ini dan mengancam akan membuat kerusuhan untuk menggagalkan pemilu. REUTERS/Yannis Behrakis

    Seorang wanita memasukan surat suara saat pemilihan presiden di TPS kota Krasnoermeisk, Donetsk (25/5). Kelompok separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina menolak pemilu ini dan mengancam akan membuat kerusuhan untuk menggagalkan pemilu. REUTERS/Yannis Behrakis

    TEMPO.CO, Kiev - Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengadakan pertemuan dengan kepala keamanan negara untuk membahas pemilu yang dilakukan kaum pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk beberapa hari lalu. Dari pertemuan itu, Poroshenko menilai pemilu yang dilakukan oleh pemberontak dapat membahayakan seluruh proses perdamaian yang sedang berlangsung. (Baca: Pro-Rusia Gelar Pemilu Sendiri di Donetsk)

    "Kami ingin menunjukkan kepada penduduk di Donetsk dan Luhanks dan seluruh orang di dunia bahwa kami ingin menyelesaikan konflik di Ukraina timur. Namun, dengan adanya pemilu itu, para militan mengindikasikan penolakan," kata Poroshenko, seperti dilaporkan BBC News, Selasa, 4 November 2014.

    Poroshenko mengusulkan protokol Minsk yang telah disepakati Rusia, Ukraina, dan delegasi pemberontak pada 5 September lalu, termasuk upaya gencatan senjata di Donetsk dan Luhansk. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa pemungutan suara harus diselenggarakan di bawah undang-undang Ukraina yang akan menunjuk pejabat murni lokal.

    "Pemilu tersebut merupakan pelanggaran berat dan tidak akan pernaih diakui oleh Ukraina," kata Poroshenko. (Baca: Pemilu Ukraina, Tiga Wilayah Tak Ikut Serta).

    Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pemungutan suara bisa menjadi hambatan perdamaian. Kanselir Jerman Angela Merkel juga memperingatkan agar Rusia tidak mengakui hasil pemilu yang tidak sah itu. Rusia sebelumnya mengatakan akan mendukung dan menghormati kehendak rakyat Donetsk.

    Meski begitu, warga Donetsk dan Luhansk telah menggunakan hak pilihnya. Alexander Zakharchenko, pemimpin pemberontak yang diakui sebagai perdana menteri di Republik Donetsk, telah dilantik sebagai "presiden" kemarin setelah memenangkan mayoritas suara.

    "Saya siap untuk berdamai dan melakukan pembicaraan dengan siapa pun, termasuk Petro Poroshenko. Seluruh wilayah Donetsk akan tetap di bawah kontrol pemerintah Ukraina," kata Zakharchenko.

    RINDU P. HESTYA | BBC NEWS

    Berita Lain:
    Balas Dendam, Ayah Jepit Penis Pemerkosa Anaknya 
    6 Fakta tentang Pembunuh TKI di Hong Kong 
    Bagus, Kinerja TKI Korban Pembunuhan di Hong Kong  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.