Perangi ISIS, AS Kirim Pasukan Udara ke Irak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barack Obama. REUTERS/Yuri Gripas

    Barack Obama. REUTERS/Yuri Gripas

    TEMPO.COWashington – Presiden Amerika Serikat Barrack Obama secara resmi mengumumkan bahwa militer AS akan melakukan serangan udara “jika perlu” untuk memerangi militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah Irak. Pengumuman ini ia sampaikan pada Kamis, 7 Juli 2014 malam waktu AS.

    Mengutip laporan Fox News, dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih ini, militer AS dinyatakan memiliki wewenang penuh untuk meluncurkan serangan udara menargetkan militan ISIS jika mereka menuju personel AS yang berada di kawasan utara Irak. (Baca: ISIS Kuasai 3 Kota di Irak Utara)

    Tak hanya itu, AS juga memutuskan untuk memberikan bantuan kepada 50 ribu orang atau lebih kaum minoritas Irak yang saat ini mengungsi ke puncak gunung di wilayah utara Irak lantaran serangan ISIS.

    Menurut laporan PBB, ada sekitar 35-50 pengungsi di dekat Gunung Sinjar dan daerah lainnya. Mereka "dilaporkan dikelilingi oleh pasukan ISIS yang bersenjata" dan membutuhkan bantuan makanan dan air.

    "Amerika Serikat tidak bisa menutup mata," kata Obama.

    Dengan pengawalan pesawat tempur F-18, dua buah pesawat kargo AS, yakni C-130 dan C-17, akan mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut.

    Krisis di Irak telah meningkat sejak Kamis kemarin saat ISIS menguasai kota Kristen terbesar di negara itu, Qaraqoush. Para militan mengatakan kepada warganya untuk meninggalkan wilayah tersebut. Jika tidak, menurut mereka, mereka diancam akan dibunuh. (Baca: ISIS Kuasai Kota Kristen Terbesar di Irak)

    ANINGTIAS JATMIKA | FOX NEWS

    Terpopuler

    ISIS Cekoki Anak-anak dengan Video Pemenggalan
    ISIS Kuasai Kota Kristen Terbesar di Irak
    Ketahuan Minum Saat Ramadan, Bocah Disiksa ISIS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.