Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpin Majelis PBB, Menteri Uganda Dikecam  

image-gnews
Soal masa depan yang demokratis, dalam sebuah pidato di Majelis Umum PBB, New York, September 1998:
Soal masa depan yang demokratis, dalam sebuah pidato di Majelis Umum PBB, New York, September 1998: "Saat saya duduk di Qunu dan menjadi sedemikian kuno seperti bukit itu, saya akan terus menumbuhkan harapan bahwa akan muncul kader pemimpin di negara dan daerah saya sendiri, di benua dan di dunia, yang tidak akan memungkinkan dirampasnya kebebasan mereka seperti kami, supaya jangan ada yang berubah menjadi pengungsi seperti kami, tak ada yang dikutuk karena menyebabkan kelaparan seperti yang kami alami, dan tak ada yang harus dilucuti martabat kemanusiaannya seperti kami." REUTERS
Iklan

TEMPO.COKampala – Menteri Luar Negeri Uganda Sam Kutesa telah terpilih sebagai Presiden Majelis Umum PBB, meskipun ia pernah terlibat skandal korupsi dan memainkan peran penting dalam pemberlakukan undang-undang antigay yang kontroversial di negaranya. (Baca: Didakwa Gay, Pria Inggris Diusir dari Uganda)

Kutesa terpilih pada Rabu, 11 Juni 2014, di tengah tepuk tangan dari negara-negara anggota PBB dan ucapan selamat dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. “Kutesa memiliki pengalaman luas dalam pekerjaannya, baik sebagai pengacara, anggota parlemen, menteri keuangan, dan menteri luar negeri,” kata Ban, seperti dikutip dari Al-Jazeera.

Begitu terpilih, Kutesa mengatakan akan menggunakan posisinya untuk mengembangkan agenda guna memberantas kemiskinan dan kelaparan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan masa depan yang lebih baik untuk semua orang.

Sayang, pengangkatannya ini menuai sejumlah kontroversi dalam kaitan dengan kasus korupsi dan undang-undang antigay. Setidaknya dua senator dari New York mengkritik pengangkatan ini dan menyatakan telah mengumpulkan lebih dari 13.200 tanda tangan dalam petisi online yang akan mendesak Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk memblokir Kutesa.

Hal senada dinyatakan oleh Human Rights Campaign yang mempromosikan hak sama untuk kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Mereka menyebut jabatan yang dipegang Kutesa akan memberikan tanda hitam bagi komitmen PBB untuk melindungi hak asasi manusia semua individu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ANINGTIAS JATMIKA | AL JAZEERA

Berita Lain

Istri Bunuh Suami karena Poligami 
Dibunuh Istri Setelah Suami Kawin Lagi 
Mosul Jatuh, Rakyat Irak Dipersenjatai

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

25 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Jakarta. KKP menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 60 provinsi sudah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dok. KKP
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.


Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

21 Juni 2024

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 19 Juni 2024. REUTERS/Hatem Khale
Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

30 Maret 2024

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

15 Maret 2024

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.