Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Eks Jenderal Serbia di PBB Hadirkan Saksi  

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Markas besar PBB di New York merupakan salah satu hasil karya Oscar Niemeyer yang dibangun pada tahun 1949-1950. AP/Osamu Honda
Markas besar PBB di New York merupakan salah satu hasil karya Oscar Niemeyer yang dibangun pada tahun 1949-1950. AP/Osamu Honda
Iklan

TEMPO.CO, Den Haag - Mantan kepala militer Serbia-Bosnia Jenderal Ratko Mladic mulai melakukan pembelaan dalam sidang di pengadilan PBB, Senin, 19 Mei 2014. Sidang kali ini mendengarkan kesaksian seorang mantan perwira militer Serbia yang mengaku ia tidak pernah diperintahkan untuk menembaki warga sipil di ibu kota Bosnia yang terkepung selama perang berdarah di negara itu.

Kesaksian Mile Sladoje, seorang komandan militer masa perang Serbia di Sarajevo, senada dengan upaya Mladic untuk membersihkan namanya dari tuduhan bahwa ia bertanggung jawab atas serangkaian kekejaman Serbia selama konflik berdarah 1992-1995.

Dalam sebelas dakwaan terhadap Mladic, dikatakan, ia adalah dalang militer di balik serangan mematikan Serbia dan aksi penembakan mortir di Sarajevo, dan pembantaian sekitar 8.000 pria muslim di Srebrenica tahun 1995.

Dia menyangkal tuduhan itu dan bersikeras bahwa pasukannya mencoba untuk membela Serbia selama konflik yang menewaskan sekitar 100.000 orang itu. Mladic menghadapi hukuman seumur hidup jika terbukti bersalah.

Mladic, kini 72 tahun, berdiri dan memberi hormat kepada Sladoje saat ia memasuki ruang sidang pengadilan kejahatan perang Yugoslavia. "Semua kegiatan militer kegiatan pertahanan," kata pengacara Mladic, Miodrag Stojanovic, kepada hakim dalam ringkasan tujuh halaman kesaksian tertulis Sladoje itu.

Sladoje mengaku, "Tidak pernah menerima perintah dari atasannya, ia juga tidak mengeluarkan perintah ... untuk menyerang fasilitas sipil," kata Stojanovic.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sladoje menunjukkan kepada hakim peta Sarajevo yang dihiasi dengan lingkaran, yang katanya dianggap sasaran yang sah oleh pasukan Serbia. "Tidak ada bagian kota yang tidak memiliki instalasi atau fasilitas militer," kata pernyataan tertulisnya.

Serbia menyangkal menargetkan warga sipil secara sistematis dengan mortir dan senapan penembak jitu selama pengepungan Sarajevo. Mereka mengaku menembaki pasukan muslim Bosnia yang bersembunyi di gedung-gedung di seluruh kota.

Mladic didakwa pertama kali pada tahun 1995, namun bersembunyi setelah perang dan tidak ditahan sampai Mei 2011. Sidang terhadap mantan jenderal ini dilakukan setahun kemudian dan jaksa menyelesaikan dakwaannya Februari 2012.

FOX NEWS | ABDUL MANAN

Berita Lainnya
Demo Anti-Cina, Pabrik Foxconn di Vietnam Tutup  
Indonesia Dorong Pemberlakuan Traktat Anti-Tes Nuklir
Jelang Piala Dunia, Demam Berdarah Hantui Brasil  
Cina Evakuasi 3.000 Warganya dari Vietnam  

Iklan

PBB


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

11 jam lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

15 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

21 jam lalu

Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman
Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

Komisioner tinggi HAM PBB menyatakan keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.


Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

Pajak rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar diterapkan karena Pemerintah Jakarta dianggap membutuhkan pemasukan setelah tak jadi ibu kota negara.


Ketua Hak Asasi Manusia PBB: Situasi di Tepi Barat Memburuk Secara Drastis

1 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Ketua Hak Asasi Manusia PBB: Situasi di Tepi Barat Memburuk Secara Drastis

Kepala komisi HAM PBB memperingatkan situasi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel memburuk


Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

Sebelumnya rumah dengan nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


Bukti Lunas PBB jadi Salah Satu Syarat Daftar Ulang PPDB 2024, Begini Penjelasan Pemkot Pontianak

1 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bukti Lunas PBB jadi Salah Satu Syarat Daftar Ulang PPDB 2024, Begini Penjelasan Pemkot Pontianak

Pemberlakuan bukti lunas PBB sebagai salah satu persyaratan dalam PPDB bukan pada saat pendaftaran awal.


Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  Afriansyah Noor (tengah) dan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang KH Masrur Anhar (kanan) berbincang saat mengikuti acara Tasyukuran Milad Partai Bulan Bintang di Markas Besar Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati berdirinya Partai Bulan Bintang ke-25. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang gonjang-ganjing setelah mencopot Afriansyah Noor sebagai Sekjen. Ini pofil partai besutan Yusril Ihza Mahendra.


Afriansyah Noor Merasa Janggal Pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, Ini Profilnya

1 hari lalu

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi PT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis, 19 Januari 2023. Dok. Humas Kemnake
Afriansyah Noor Merasa Janggal Pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, Ini Profilnya

Afriansyah Noor pertimbangkan langkah hukum setelah pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang. Ia merasa ada yang janggal, apakah itu?


Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

2 hari lalu

Pasukan penjaga perdamaian PBB berjaga-jaga di kota utara Kouroume, Mali, 13 Mei 2015. Kourome berjarak 18 km selatan Timbuktu. [REUTERS / Adama Diarra]
Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

Pengiriman pasukan perdamaian, termasuk ke Jalur Gaza, hanya dapat dilaksanakan setelah ada mandat PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB