Inggris Kecewa Argentina Tolak Dialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Argentina Cristina Fernandez berdiri di depan peta Kepulauan Falklands di Istana Pemerintahan di Buenos Aires, Argentina, Selasa (7/2). AP/Eduardo Di Baia

    Presiden Argentina Cristina Fernandez berdiri di depan peta Kepulauan Falklands di Istana Pemerintahan di Buenos Aires, Argentina, Selasa (7/2). AP/Eduardo Di Baia

    TEMPO.CO, London -  Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan kekecewaannya menyusul keputusan menteri luar negeri Argentina menolak tawaran pembicaraan mengenai masa depan kepulauan Falkland, atau dikenal juga sebagai Malvinas. Sebelumnya, mereka sepakat berdialog, namun Argentina menyatakan mundur setelah perselisihan mengenai apakah perwakilan warga harus turut hadir atau tidak.

    Menteri luar negeri Argentina, Hector Timerman, keberatan dengan hadirnya wakil-wakil dari pemerintah Kepulauan Falkland menjadi bagian dari pembicaraan.

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya mengatakan "tidak terpikirkan" untuk tidak menyertakan wakil penduduk dalam dialog itu. "Kami tidak menyiapkan pertemuan di mana warga Kepulauan Falkland tidak terwakili," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris. "Kami sungguh kecewa dengan respons Argentina."

    Perwakilan dari pemerintah Port Stanley terbang ke London dan menyatakan bahwa Buenos Aires seharusnya menghormati hak-hak penduduk pulau itu. Ia juga menyatakan Argentina tak berhak atas pulau itu.

    Timerman, yang dari awal meminta pertemuan hanya antar menteri, mengirim surat yang menyatakan pembatalan untuk hadir dalam dialog. Menurutnya, percuma berdialog jika ada wakil dari pulau yang disengketakan yang menyatakan keberadaan Argentina di pulau itu tidak sah.

    PBB menganggap sengketa kepulauan Malvinas antara Argentina dan Inggris sebagai isu bilateral antara Buenos Aires dan London.

    GUARDIAN | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.