Deklarasi HAM ASEAN Diteken  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekertaris Jendral ASEAN,  Surin Pitsuwan  memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Pembahasan Isu Regional dan Internasional di kantor Sekretariat ASEAN , Jakarta, Rabu (25/7). ANTARA/Reno Esnir

    Sekertaris Jendral ASEAN, Surin Pitsuwan memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Pembahasan Isu Regional dan Internasional di kantor Sekretariat ASEAN , Jakarta, Rabu (25/7). ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Phnom Penh — Kepala negara dari 10 anggota ASEAN pada Ahad, 18 November 2012 meneken draf deklarasi Hak Asasi Manusia dalam konferensi tahunan di Phnom Penh, Kamboja. “Ini adalah warisan untuk anak-anak kami,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario. 

    Para pemimpin ASEAN berharap deklarasi ini akan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di kawasan berpenduduk 600 juta tersebut.

    Namun langkah ini menuai kritik keras dari penggiat hak asasi manusia. “Kekhawatiran terbesar kami terbukti,” ujar Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch untuk wilayah Asia. 

    "Bukannya memenuhi standar HAM internasional, deklarasi ini justru membuka banyak celah dan pembenaran bagi pemerintah negara ASEAN untuk mengabaikan hak rakyatnya,” ucap Robertson dalam pernyataan tertulis.

    Draf deklarasi HAM ASEAN memang menjadi kontroversi sejak lama. Ketua HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Navi Pillay dan 60 lembaga penggiat hak asasi manusia telah meminta agar draf tersebut diperbaiki. Draf itu dinilai belum memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia internasional. 

    Selain itu, masih banyak celah dalam draf yang dapat disalahgunakan oleh rezim pemerintah otoriter di ASEAN. Aktivis HAM juga mengkritik proses perancangan draf yang tidak transparan dan menaidakan konsultasi dengan masyarakat madani. 

    Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan pihaknya telah berusaha mengakomodir kritik-kiritk tersebut. Pada Sabtu lalu, sejumlah amendemen dilakukan terhadap teks deklarasi sehingga berbunyi,” akan melaksanakan deklarasi sesuai standar dan deklarasi HAM internasional.”

    Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa berharap kontroversi ini dihentikan. “Jangan buru-buru menghakimi. Deklarasi ini merupakan tolok ukur agar ASEAN jujur dalam melaksanakan kewajiban HAM-nya,” Marty menegaskan.

    Masalah hak asasi manusia menjadi persoalan sensitif bagi anggota ASEAN. Pasalnya, prinsip non-intervensi terhadap masalah dalam negeri masing-masing anggota kerap menjadi penghalang pembahasan masalah HAM dalam pertemuan tahunan.

    L ASIAONE | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.