Topan Sandy, Obama -Romney Batalkan Kampanye  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barack Obama (kiri) dan Mitt Romney. AP/Pool-Michael Reynolds

    Barack Obama (kiri) dan Mitt Romney. AP/Pool-Michael Reynolds

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan Mitt Romney, terpaksa membatalkan rencana kampanye Ahad kemarin dan Senin, 29 Oktober 2012. Agenda tersebut batal lantaran topan Sandy mengancam wilayah pantai timur Amerika Serikat hingga Senin malam.

    Strategi kampanye early vote Obama terancam harus diatur ulang. Sebaliknya Presiden lebih mengutamakan menangani kondisi darurat di wilayah New York, Massachusetts, dan distrik Columbia. Setelah mengunjungi badan pemantau kondisi darurat, Obama pergi Florida dan mengakhiri kampanye di sana. Setelah itu ia kembali ke Washington.

    Begitu pula Mitt Romney. Calon presiden dari Partai Republik ini juga membatalkan kampanyenya di pantai timur. Namun, posisinya yang bukan seorang presiden membuat Romney lebih mudah mengatur jadwal kampanye di tempat tersebut, terutama di Ohio.

    Penasehat utama kampanye Obama, David Axelrod, kepada CNN mengatakan tak ada yang mengetahui dampak topan Sandy pada pemilihan. “Kami lebih memperhatikan tentang manusia. Badai ini bisa berdampak pada 50 juta orang,” kata Axelrod. "Jalan terbaik yang kami lakukan adalah fokus mengenai bagaimana kami dapat membantu masyarakat dan berharap semua beres pekan depan."

    Topan Sandy, badai berkekuatan tertinggi, akan menghantam sejumlah wilayah di pantai timur Amerika Serikat. Badai ini mengancam delapan negara bagian negara itu, termasuk pusat bisnis New York dan Washington DC. 


    TELEGRAPH | WANTO

    BERITA TERKAIT
    Sambut' Badai Sandy, Obama Minta Semua Waspada  
    Badai Sandy Batalkan Ribuan Penerbangan di AS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.