Gerilyawan Moro Bantah Punya Hubungan dengan Al Ghozi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Manila:Kelompok gerilyawan muslim Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) membantah memiliki hubungan dengan Fathur Rahman Al Ghozi, seorang warga negara Indonesia yang dituduh memainkan peran penting dalam jaringan teroris internasional, Al-Qaeda di Asia Tenggara. “Mengkaitkan MILF dengan Fathur Rahman Al Ghozi adalah bagian dari rencana besar untuk mencap kami sebagai teroris,” kata Eid Kabalu, juru bicara MILF, seperti dikutip AFP, Minggu (3/3). Al Ghozi ditahan pihak keamanan Filipina Januari lalu dengan tuduhan kepemilikan satu ton bahan peledak di Filipina Selatan. Dia dituduh akan menggunakan bahan peledak tersebut untuk melakukan serangan bom di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Polisi dan intelejen militer mengatakan, Al Ghozi adalah anggota penting Jemaah Islamiyah, sebuah kelompok keagamaan yang dikaitkan memiliki hubungan dengan organisasi Al Qaeda, pimpinan Usamah Bin Ladin. Kejaksaan Filipina juga mengatakan, Al Ghozi mengaku berada di balik serangan bom di Manila, Desember 2000, yang menewaskan sekitar 12 orang. Tapi Eid Kabalu mengatakan, MILF di bawah pimpinan Hashim Salamat adalah seorang moderat, yang tidak mungkin akan melakukan serangan terhadap sasaran sipil. “Kami tidak punya hubungan dengan Jemaah Islamiyah, begitu juga dengan Al Qaeda. Tapi kami tidak dapat berbicara untuk kelompok-kelompok lainnya di Filipina Selatan, seperti Abu Sayyaf,” jelas dia. MILF menuduh ada orang-orang tertentu dalam pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo dan militer yang membuat skenario untuk membatalkan perundingan-perundingan dan membenarkan dimulainya kembali serangan terhadap pihak MILF. “Kami telah menduga ini. Mereka berusaha mencap kami sebagai teroris dengan pernyataan-pernyataan provokatif seperti itu,” tambah Kabalu. (AFP/Antara/Yura Syahrul – Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.