Timtim Ratifikasi Perjanjian dengan ASEAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Timor Loro Sae berencana untuk meratifikasi perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN Tahun 1976 (Treaty of Aminity and Cooperation in Southeast Asia). “Keinginan ini rencananya akan mereka wujudkan pada 20 Mei mendatang saat republik baru itu memperingati hari kemerdekaannya,” ujar menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda kepada pers di Jakarta, Jumat (1/3). Karena itu Wirajuda membantah pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan Timor Timur akan bergabung dengan ASEAN. Menlu juga belum pernah mendengar Timtim mengajukan diri masuk ASEAN. Timtim, kata Wirajuda, hanya ingin menjadi pihak aksesi. Keinginan ini diutarakan Timtim dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, pekan lalu di Phuket, Thailand. “Ini salah satu agenda kita dan tampaknya di antara pemimpin ASEAN di tingkat Menlu masih memerlukan waktu dalam mengkaji. Terutama ketentuan-ketentuan perjanjian dari segi hukum dan politis. Jadi kita belum pernah bicara boleh masuk ASEAN atau tidak karena belum ada permohonannya kok,” tandas Wirajuda. Selain itu Menlu juga mengungkapkan, pemerintah tengah mengumpulkan bantuan bagi pengungsi Timtim di Nusa Tenggara Barat. Bantuan itu sebagai insentif bagi para pengungsi yang mau pulang ke tanah airnya. Khususnya bagi mantan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri. “Pemerintah telah menyumbang US$ 2 juta Bantuan tersebut juga berasal dari bantuan internasional yang besarnya US$ 6,5 juta, ujar Wirajuda. Menurut Wirajuda pemerintah juga tengah membahas nasib mahasiswa Timtim yang tengah belajar di Indonesia. “Status mereka dan apakah diperlakukan sebagai mahasiswa asing atau ada perlakuan berbeda lainnya,” kata Wirajuda. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan beasiswa kepada 162 mahasiswa, dari sekitar 1.100 mahasiswa Timtim yang belajar di Indonesia. “Sisanya ada yang mendapat bantuan beasiswa dari Jepang dan Ford Foundation,” tambahnya. (Yura Syahrul – Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.