Abbas Ogah Ladeni Kuartet

TEMPO Interaktif, NEW YORK:  Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas berkeras akan terus maju di tengah ancaman veto itu. Ia tak berminat lagi meladeni perundingan langsung (bilateral) dengan Israel seperti yang disarankan Amerika Serikat dan sejumlah negara adidaya lain sampai syarat yang diajukan dipenuhi.

"Saat ini waktunya setelah hampir satu dekade menderita tanpa henti di bawah pemerintahan kolonial dan kerap mengalami pengusiran," ujarnya.

Palestina telah menghentikan perundingan damai langsung dengan Israel pada tahun lalu setelah Israel tetap meneruskan pembangunan permukiman warga di wilayah yang mereka duduki di Tepi Barat.

Buntunya perundingan itu membuat Palestina membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada PBB bahwa inti dari konflik bukan mengenai pembangunan permukiman, melainkan penolakan Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi. "Perdamaian tak bisa terwujud melalui resolusi PBB," ujarnya.

Walhasil, perunding dari Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, serta Rusia, yang disebut Kuartet Timur Tengah, mendesak Israel dan Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai dan keamanan dalam waktu tiga bulan ini yang bertujuan mencapai kesepakatan pada akhir 2012. "Kami harap kedua belah pihak menanggapi positif," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga berharap kedua pihak menanggapi usul itu secara konstruktif. Kuartet mengusulkan konferensi internasional di Moskow untuk meninjau kembali kemajuan perundingan.

Hanya, Abbas mengatakan dia telah mempelajari usulan yang disebut sebagai Kuartet Timur Tengah selama sebulan penuh. "Kami akan mengabaikan semua rencana pembicaraan yang tak menyinggung penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina," katanya sebelum bertolak dari New York ke Ramallah, Palestina.

Sehari sebelumnya, Duta Besar Lebanon di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nawaf Salam, yang juga Ketua Dewan Keamanan PBB, kepada wartawan di New York, Amerika Serikat, mengatakan telah menyerahkan surat permohonan resmi Otoritas Nasional Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB kepada Dewan Keamanan PBB. "Saya telah mengedarkan surat itu," tutur Nawaf.

Menurut dia, Dewan memerlukan waktu berpekan-pekan untuk membahas surat Otoritas Palestina itu dengan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, yang telah mengancam memveto usulan tersebut jika perundingan berakhir dengan pemungutan suara.

Untuk meloloskan Palestina akan diperlukan dukungan sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sejauh ini enam anggota Dewan Keamanan telah memberikan dukungan, yaitu Cina, Brasil, India, Lebanon, Rusia, dan Afrika Selatan. Adapun Amerika Serikat dan Prancis mengancam akan memveto bila pembahasan berujung pada pemungutan suara.

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia telah mengimbau negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar juga memberikan prioritas dukungan kepada upaya Palestina menjadi negara anggota ke-194 PBB. "Mereka harus segera memberikan pengakuan tanpa ditunda-tunda. Demi keadilan," katanya.

Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan semakin gencar melobi satu sama lain guna menggalang dukungan berkaitan dengan permohonan resmi yang telah disampaikan oleh Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

| AP | REUTERS | TELEGRAPH | ANDREE PRIYANTO