Pakistan Negara Paling Berbahaya Bagi Jurnalis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Agus Bebeng

    ANTARA/Agus Bebeng

    TEMPO Interaktif, Baguio City - Pakistan menggeser Filipina sebagai negara yang paling berbahaya dan mematikan bagi jurnalis tahun ini. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) yang berbasis di New York memberi "gelar" itu bagi Pakistan lantaran banyaknya bom bunuh diri yang mengakibatkan tewasnya delapan jurnalis saat meliput di negara tersebut. 

    Sedangkan secara keseluruhan, jurnalis yang tewas di dunia menurun. Pada tahun tahun ada 72 jurnalis yang tewas sedangkan tahun ini menjadi 42 orang. Termasuk juga, angka terbunuhnya jurnalis di beberapa negara berbahaya lainnya yang sebelumnya "menyumbang" cukup banyak, seperti Irak (empat), Meksiko (tiga) dan Honduras (tiga). 

    Menurut Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon, kasus tewasnya jurnalis tahun ini paling banyak karena pembunuhan. "Sedangkan empat puluh persen lainnya, karena bertugas di tempat yang berbahaya seperti wilayah konflik dan pecahnya kerusuhan saat demonstrasi besar-besaran," kata Simon seperti dikutip dari laman Philstar, Selasa (21/12). Negara-negara yang berbahaya itu antara lain, Pakistan, Afghanistan, Thailand dan Somalia. 

    Secara menyeluruh, hampir 90 persen jurnalis yang menjadi korban adalah reporter lokal yang membuat berita yang berpengaruh pada kondisi masyarakat sekitar. Masalah itu antara lain, politik, korupsi, kebudayaan dan perang. Dalam keterangannya, CPJ mengatakan kebanyakan kasus terbunuhnya jurnalis tidak selesai. Mereka juga rata-rata menerima ancaman sebelum akhirnya tewas. 

    CPJ adalah lembaga yang peduli dengan keselamatan jurnalis di seluruh dunia. Sejak 1992, mereka membuat data detil jurnalis yang tewas saat bertugas atau akibat berita yang ditulis. Menurut Joel, CPJ daftar lengkap akan dikeluarkan pada Januari mendatang. 

    PHILSTAR | POERNOMO GR 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.