Serangan Korea Utara adalah Kejahatan Atas Kemanusiaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangunan yang hancur di pulau Yeonpyeong Korea Selatan. AP/Yonhap

    Bangunan yang hancur di pulau Yeonpyeong Korea Selatan. AP/Yonhap

    TEMPO Interaktif, Seoul -Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak hari ini menegaskan serangan artileri Korea Utara atas sebuah pulau negerinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyebut Pyongyang bakal membayar atas harga apapun provokasi lanjutannya.
    Pidato nasional Lee muncul seiring kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Korea Selatan ambil bagian dalam manuver-manuver latihan perang, membuat perhatian kekuatan regional Cina dan bisa memicu perang habis-habisan dari Korea Utara.

    “Korea Utara akan membayar atas harga dalam peristiwa provokasi-provokasi selanjutnya,” tegas Lee dalam pidato yang pertamakalinya sejak serangan Selasa pekan lalu. “Serangan terhadap warga sipil secara militer adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat dilarang dalam sebuah perang.”

    Bombardemen atas pulau Yeonpyeong telah menewaskan dua anggota Marinir dan dua warga sipil dan belasan lainnya terluka, langsung menyulut ketegangan di Semenanjung Korea. Hari ini kekuatan Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan militer besar ketika Cina meminta pembicaraan darurat.

    Ketegangan di Korea juga membuat para pebisnis dan turis, membatalkan kunjungan ke Korea Selatan ditengah kecemasan timbulnya perang. Perusahaan Sony Corp dari Jepang hari ini membatalkan lawatan seorang eksekutifnya yang dijadwalkan awal Desember. Honda membatalkan lawatan bisnis dan sebuah kelompok investor Polandia membatalkan perjalanan menghadiri sebuah forum bisnis. Hal itu disebutkan oleh juru bicara Badan Promosi Investasi dan Perdagangan Korea Selatan di Seoul.

    Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, yang mewakili firma-firma Korea dalam bisnis di luar negeri, juga telah membentuk sebuah tim untuk menangani kekuatiran akibat dampak serangan Korea Utara.

    Reuters | The Straits Times | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.