Cina Tarik Kapal Patroli Nelayan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • File foto saat Penjaga Pantai Jepang, bertemu dengan nelayan Cina di perairan dekat rantai pulau yang dipersengketakan di Laut Cina Timur. (AP Photo / Japan Coast Guard, File)

    File foto saat Penjaga Pantai Jepang, bertemu dengan nelayan Cina di perairan dekat rantai pulau yang dipersengketakan di Laut Cina Timur. (AP Photo / Japan Coast Guard, File)

    TEMPO Interaktif, Tokyo -TOKYO-Jepang mengamati dua kapal boat patroli nelayan Cina telah ditarik dari perairan dekat sebuah pulau yang disengketakan dengan Cina yang menjadi pusat memburuknya hubungan diplomatik beberapa tahun ini diantara kedua negara macan Asia tersebut.

    “Para penjaga pantai menggunakan radar untuk memantau dua kapal itu,” ujar seorang juru bicara penjaga pantai Jepang pagi tadi. “Mereka telah bergerak menjauh dan meninggalkan area itu.”

    Sebelumnya, Beijing telah mengirim kapal-kapal pada 23 September lalu untuk melindungi kapal-kapal nelayan Cina yang beroperasi dekat kepulauan yan disengketakan di Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai Senkaku (Jepang) dan Diaoyu (Cina). Langkah itu dilakukan menyusul terjadinya insiden penangkapan oleh Tokyo pada 8 September lalu, ketika seorang kapal pukat Cina yang bertabrakan dengan dua kapal patroli Jepang, diciduk. Hal itu memicu kemarahan Beijing dan memotong semua kontak tingkat tinggi hingga Senin.

    Kemudian, Jepang merilis kapten, tetapi bergerak sedikit untuk meredakan ketegangan dan membiarkan Perdana Menteri Naoto Kan terbuka oleh serangan domestik dari kalangan politik konservatif yang mengklaim dia telah tunduk atas intimidasi Cina.

    Akhirnya pertemuan singkat antara Kan dan Perdana Menteri Cina Wen Jiabao di sela-sela KTT Asia-Eropa di Brussels pada Senin lalu memecahkan perang dingin setelah hampir sebulan bersitegang soal teritorial.

    The Straits Times | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.