Dituduh Poligami, Pria Muslim Terancam Dicabut Paspornya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hebbadj, seorang tukang daging kelahiran Aljazair dituduh melakukan poligami terancam kehilangan paspor Prancis. REUTERS| Stephane Mahe

    Hebbadj, seorang tukang daging kelahiran Aljazair dituduh melakukan poligami terancam kehilangan paspor Prancis. REUTERS| Stephane Mahe

    TEMPO Interaktif, Paris - Seorang Pria muslim Prancis terancam kehilangan paspor. Dia dituduh melakukan poligami, Senin (26/4). Namun pria itu membantah keras. “Saya hanya punya satu istri dan yang lainnya selir.” Lhoo...

     

    Kasus Hebbadj, seorang tukang daging kelahiran Aljazair yang menjadi warga negara Prancis ketika ia menikahi seorang wanita Prancis pada tahun 1999, telah berkobar menjadi konflik politik besar dengan partai-partai oposisi yang menuduh pemerintah mengeksploitasi situasi.

    Cerita Hebbadj datang pada hari Jumat, ketika istrinya mengeluh dia telah didenda karena mengemudi saat mengenakan kerudung dengan alasan bahwa hal itu berbahaya.

    Menteri Dalam Negeri Brice Hortefeux menuduh Hebbadj memiliki empat istri, yang salah satu istrinya mengaku sebagai orangtua tunggal untuk 12 anaknya. Tuduhan itu datang sehari setelah pemerintah mengumumkan rencana untuk melarang kerudung penuh di jalanan Prancis.

    Hebbadj mengaku hanya mempunyai satu istrinya. Adapun wanita lainnya adalah selir. "Jika seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Prancis karena seseorang untuk memiliki selir, maka banyak orang Prancis bisa kehilangan paspor mereka," katanya kepada wartawan, di kota Nantes Barat, di mana dia tinggal.

    Seseorang bisa kehilangan paspor Prancis, jika mereka memperolehnya melalui penipuan - misalnya, Hebbadj menyembunyikan sebuah pernikahan yang ada saat ia menikah dengan wanita Prancis.

    Selir, tidak biasa di Prancis. Namun asal tahu saja, mantan Presiden Francois Mitterrand juga bermasalah dengan kaum hawa. Mitterand pernah terkuak menyembunyikan keluarga kedua selama bertahun-tahun.

    Pengacara Hebbadj, Franck Boezec mengatakan, dia tidak mengesampingkan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Hortefeux.

    Meskipun masih belum jelas apakah Hebbadj dan istri-istrinya telah melanggar hukum, Menteri Imigrasi Eric Besson mengusulkan peraturan ketat untuk menghukum pelaku poligami. "Jika Prancis menganggap bahwa poligami penipuan dan klaim seharusnya tidak diperbolehkan, maka ... kita juga bisa membayangkan perubahan hukumnya," kata Besson di radio RTL pada hari Senin.

    Sebelumnya Presiden Prancis Nicolas Sarkozy kembali dengan nada melengking menyerukan hukum baru dan ketertiban. Ia menyerukan larangan cadar seperti burqa atau niqab, di kenakan di publik. Dia menggambarkan busana itu sebagai merendahkan perempuan, meski negara ini mempunyai hukum yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama.

    Dewan Muslim Perancis (CFCM) --sebuah lembaga yang menentang jilbab penuh atau burqa-- tidak percaya larangan itu akan membantu. Bertemu dengan Perdana Menteri Prancis Francois Fillon pada hari Senin, Dewan Muslim mengeluhkan bahwa perdebatan burqa itu merusak citra Islam.

    "Perdana Menteri meyakinkan kita bahwa pemerintah akan melakukan segalanya untuk mencegah stigma apapun dan pastikan bahwa hukum (pada kerudung) tidak akan membuat referensi dengan aspek religius," kata kepala CFCM, Mohammed Moussaoui.

    Menurut jajak pendapat yang dikeluarkan hari Senin tujuh dari 10 orang mendukung hukum tersebut. Selama akhir pekan, penyerang tak dikenal menembak di sebuah masjid dan seorang tukang daging halal di Istres dan Marseille di Prancis selatan.

    Dewan Muslim Prancis mengeluhkan bahwa pemerintah tidak berkomentar sama sekali pada dua serangan terpisah. Kontras dengan laporan keluarga Hebbadj. "Ini jenis komunikasi tidak seimbang ... risikonya bisa menciptakan frustrasi dan ketegangan dalam masyarakat Muslim," kata Moussaoui, kepada wartawan.

    REUTERS| NUR HARYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.