Pemberontak Maois Tawarkan Gencatan Senjata dengan India

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayat seorang polisi di kamp polisi yang diserang pemberontak Maoist di desa Silda, sebelah barat Kolkata, Selasa (16/2). Sekitar 100 pemberontak Maois menyerbu kamp polisi di Benggala Barat dan menewaskan sedikitnya 15 polisi. REUTERS/Parth Sanyal

    Mayat seorang polisi di kamp polisi yang diserang pemberontak Maoist di desa Silda, sebelah barat Kolkata, Selasa (16/2). Sekitar 100 pemberontak Maois menyerbu kamp polisi di Benggala Barat dan menewaskan sedikitnya 15 polisi. REUTERS/Parth Sanyal

    TEMPO Interaktif, New Delhi - Pemimpin tertinggi gerilyawan Maois di India menawarkan gencatan senjata dan bersedia berbicara dengan pemerintah jika tidak ada tekanan terhadap gerilyawan. Pemerintah India menyambut baik tawaran tersebut, namun meminta disampaikan secara tertulis.

    Tawaran itu disampaikan Senin oleh Kishenji, pemimpin senior Maois di timur India, beberapa hari setelah para pemberontak membunuh 24 polisi dalam sebuah serangan di kamp keamanan di negara bagian Bengali Barat.

    "Kami tidak akan melakukan kekerasan selama pemerintah tidak meneror kami," ujar Kishenji kepada NDTV di timur negara bagian Orissa.

    "Jika pemerintah berhenti melakukan kekerasan bukan selama 72 jam melainkan 72 hari, maka kami akan menghentikan seluruh kekerasan revolusioner," tambahnya.

    Dalam pernyataannya di depan wartawan, Menteri DalamNegeri P. Chidambaram mengatakan dia ingin para pemberontak membuktikannya, "Pendek dan simple, sebelum kami meresponnya."

    "Saya tidak ingin ada kata "jika", "tetapi" dan "bila mungkin". Sekali lagi, saya baru menerima pernyataan mereka, namun saya harus konsultasikan dengan Perdana Menteri dan para kolega sebelemunya menjawab tawaran itu," kata Chidambaram.


    AP | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.