Israel Siapkan Bantuan Miliaran Rupiah untuk Warganya di Tepi Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Israel berusaha menyingkirkan bendera Palestina yang dipasang oleh demonstran yang menentang perbatasan Israel di Tepi Barat, Jumat (23/10). REUTERS/Yannis Behrakis

    Tentara Israel berusaha menyingkirkan bendera Palestina yang dipasang oleh demonstran yang menentang perbatasan Israel di Tepi Barat, Jumat (23/10). REUTERS/Yannis Behrakis

    TEMPO Interaktif, Pemerintah Israel memutuskan memberikan bantuan miliaran rupiah untuk warganya yang tinggal di daerah pendudukan Tepi Barat. Partai Buruh keberatan.

    Israel sengaja mendisain daerah pendudukan Tepi Barat sebagai bagian dari negara sehingga dipandang perlu meningkatkan jumlah dana bantuan.

    Misalnya dalam bentuk pengurangan pajak, atau bentuk bantuan lainnya.

    Kebijakan tersebut seiring dengan diruntuhkannya sejumlah bangunan baru yang berdiri di pinggiran jalan di daerah pendudukan.

    Hingga saat ini warga Israel yang mendiami daerah penddudukan mencapai dua juta orang, 110 ribu di antaranya diam di Tepi Barat.

    Menanggapi keputusan tersebut, Partai Buruh mengingatkan agar bantuan keuangan tidak jatuh kepada para ekstrimis. Jumat pekan lalu, sebuah masjid di Tepi Barat dihujani tembakan dan dilumuri cat grafiti oleh kelompok Yahudi ekstrim.

    Pemimpin Partai Buruh Ehud Barak mengatakan, "Saya pikir, kami tidak membutuhkan hadiah penghargaan dalam berbagai bentuk termasuk di antaranya peta prioritas negara."

    Lima menteri Partai Buruh yang tergabung dalam koalisi pemerintah menentang rencana pemberian bantuan tersebut. Sementara partai koalisi lainnya Likud, Yisrael Beiteinu, dan Shas memberikan dukungan penuh.

    Komunitas intenasional menganggap seluruh penduduk Israel yang tinggal di daerah pendudukan Palestina adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. Namun hal tersebut diabaikan Israel.

    Seorang pejabat senior di pemerintahan menyebutkan, selama ini sesungguhnya banyak warga Israel-Arab lebih banyak diuntungkan delapan kali lipat daripada warga Israel yang tinggal di daerah pendudukan.

    Kelompok oposisi mengatakan bahwa kebijaksanaan bantuan kepada warga di daerah pendudukan tidak sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap proses perdamaian dengan bangsa Palestina.

    Untuk itu, Partai Khadima meminta Perdana Menteri Benjmain Netanyahu membatalkan deklarasi yang pernah dibuat yakni "Dua Negara Dua Rakyat."

    Namun Netanyahu menolak permintaan tersebut. "Kami akan melanjutkan pembangunan masa depan daerah pendudukan dengan kerangka kerja sebuah persetujuan permanen (dengan bangsa Palestina)," ucapnya.

    BBC | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.